Dua Kementerian Ini Berbagi "Jatah" Proyek di Perbatasan

Perbatasan Indonesia dan Singapura
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Joko Sulistyo

VIVA.co.id - Dua kementerian, yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Kementerian Perhubungan, ditugaskan membangun kawasan perbatasan.

Demi Potensi Pulau Perbatasan, LIPI Kerahkan 23 Peneliti

Menteri PU dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono, mengatakan untuk kawasan perbatasan seperti yang difokuskan di Entikong Kalimantan Barat, pihaknya akan membangun akses jalan raya.

"Kami sudah bisa lakukan pengembangan infrastrukturnya. Baik jalan yang menuju pintu, maupun jalan yang sejajar perbatasan," kata Basuki, dalam keterangan pers, di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 7 Juli 2015.

Menurut dia, salah satu fasilitas perbatasan yang dibutuhkan adalah dry port (pelabuhan darat), yang dikembangkan Kemenhub. Kementerian PU dan Kemenhub sudah menyepakati lokasi yang akan dibangun pelabuhan darat.

Basuki mengaku, analisa mengenai dampak lingkungan atau amdal sudah dilakukan. Termasuk desain bangunan nanti seperti apa, Basuki mengaku sudah ada.

Untuk pembangunannya sendiri dilakukan dengan anggaran tahun jamak atau multiyears 2015 dan 2016.

Adapun masalah sanitasi, Basuki juga berjanji akan memperbaikinya. "Saya diminta bandingkan, jangan sampai bangun baru tapi lebih jelek. Jadi perintahnya, harus lebih baik dari yang di seberang," katanya.

Untuk sosialisasi, lokasi sudah ditentukan oleh pemerintah daerah. Basuki juga mengaku, hambatan sosial di kawasan Entikong itu sudah diatasi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Sementara itu, di tempat yang sama, Menteri Perhubungan Ignatius Jonan, mengaku pihaknya akan membangun terminal barang dengan skala internasional.

"Menteri PU akan bangun jalan, fasilitas border, perbatasan dan sebagainya. Kemenhub akan bangun terminal untuk angkutan barang yang terpadu," kata Jonan. (ase)

Indonesia-Malaysia Duduk Bersama Bahas Batas Wilayah
Menteri Perhubungan Budi Karya meninjau pelayanan KRL Commuter Line

Sebagian Pelabuhan di Indonesia Akan Diswastanisasi

Kebijakan itu sedang digodok oleh Kementerian BUMN dan Perhubungan.

img_title
VIVA.co.id
10 Agustus 2016