VIVAnews - Pemerintah berkomitmen untuk menyelamatkan PT PAL dari ancaman kebangkrutan. Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil mengungkapkan, Menkeu Sri Mulyani setuju menyelamatkan perusahaan ini.
Sofyan mengatakan, Kementerian BUMN memang tidak punya kuasa sendiri untuk menyelamatkan perusahaan BUMN seperti PAL.
"Untuk menyelamatkan BUMN itu butuh dana yang asalnya dari APBN," kata dia dalam rapat kerja bersama Komisi VI di DPR, Senin 8 Juni 2009. Sehingga penyelamatan PAL butuh proses panjang dan tidak melibatkan satu institusi saja, sehingga ia perlu meminta persetujuan dari Menkeu.
BUMN, menurutnya, tidak bisa sembarangan dipailitkan. Utang-utang yang telah dibuat, harus terlebih dahulu diselesaikan agar investor yang ada bisa menghidupkan lagi usaha tersebut.
"Masalah PAL timbul karena mereka terlalu mudah gali lubang tutup lubang," kata dia. Hal ini terjadi karena setelah masa krisis, PAL tidak mendapat perhatian dari pemerintah, tapi dibiarkan begitu saja.
Akibatnya PAL saat itu menerima kontrak asal saja dengan margin yang sangat kecil. "Itu ada 20 kapal," katanya. Dan saat kontrak dibuat, harga baja mengalami kenaikkan yang berakibat melonjaknya ongkos produksi.
"Sehingga proyek kapal yang diambil jadi rugi. Tapi pada intinya kita akan selamatkan PAL karena itu adalah aset nasional yang akan kita selesaikan," ujarnya.
Kepada direksi yang baru, kata dia, pemerintah telah memandatkan upaya audit. JIka da unsur pidana dan perlu digugat, nantinya pemerintah akan memproses.
"Kami akan pidanakan dan kalau perlu digugat akan digugat. Tapi kesalahan ini bukan sepenuhnya kesalahan direksi di masa lalu, tapi karena pada waktu itu kita tidak perhatian dengan PAL," katanya.
Pemerintah Sudah Kantongi Rp 112 Miliar Pajak Transaksi Kripto pada 2024
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengungkapkan telah memungut pajak transaksi aset kripto sebesar Rp112 miliar selama 2024.
