VIVAnews - Departemen Luar Negeri kembali melayangkan nota protes ke pemerintah Malaysia terkait permasalahan Ambalat. Menurut Juru Bicara Departemen Luar Negeri, Teuku Faizasyah nota telah dikirimkan pada Kamis 4 Juni 2009.
"Ini nota protes ke 36 tentang Ambalat," kata Faizasyah di Gedung Departemen Luar Negeri, Pejambon, Jakarta, Jumat 5 Mei 2009.
Ditambahkan dia, belum ada tanggapan dari pihak Malaysia terkait nota protes tersebut. Departemen Luar Negeri, lanjut Faizasyah, akan kembali berunding dengan pihak Malaysia, namun tanggalnya belum ditentukan. Sebab, ada perubahan di tim Malaysia.
Perundingan yang akan kembali dilakukan Deplu akan jadi perundingan ke 14 yang akan dilakukan Indonesia dan Malaysia. "Perundingan pertama dilakukan pada 2005," tambah dia.
Faizasyah menampik bahwa pemerintah tak tegas menangani persoalan Ambalat. "Ketegasan pemerintah bisa dilihat dari perundingan-perundingan itu dan dari patroli-patroli wilayah," tambah dia.
Ditambahkan Faizasyah, ketika pada 1979 Malaysia mengeluarkan peta sepihak yang memasukan Ambalat sebagai wilayahnya, pemerintah sudah bereaksi keras. "Sejak mereka mengeluarkan itu [peta], kita sudah menyampaikan protes," tambah dia.
Ketegasan soal kedaulatan RI atas Ambalat juga diserukan oleh pimpinan tertinggi Indonesia, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut Yudhoyono, terkait Ambalat, kedaulatan adalah harga mati.
SBY berpendapat soal Ambalat tak bisa disamakan dengan lagu-lagu Indonesia dan batik, yang diklaim oleh negeri jiran tersebut, yang bisa diselesaikan dengan soft power.
Sengketa Ambalat memanas ketika kapal Perang TNI Angkatan Laut, KRI Untung Surapati-872 menghalau kapal perang milik Tentara Diraja Laut Malaysia, KD Yu-308 di perairan Blok Ambalat pada Senin 25 Mei 2009.
Blok Ambalat yang terletak di perairan Laut Sulawesi di sebelah timur Pulau Kalimantan, terus jadi obyek sengketa Indonesia-Malaysia. Akhir 2008 militer Indonesia memeringatkan Malaysia untuk tidak melakukan provokasi militer di wilayah Ambalat. Belajar dari lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan ke tangan Malaysia, TNI meningkatkan patroli di wilayah Ambalat.
DPP Berani Ungkap Indonesia sedang Dilanda Krisis Paling Berbahaya
Ketua DPP BERANI, Lorens Manuputty menyoroti tiga krisis yang terjadi di Indonesia saat pelantikan tersebut. Menurut dia, Indonesia saat ini sedang mengalami krisis yang
