- VIVA.co.id/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id - Tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2015 sudah berjalan. Ada 269 daerah yang direncanakan menyelenggarakan Pilkada pada Desember 2015, yang mengonfirmasi ketersediaan anggaran. Penyelenggara Pilkada di daerah mulai bekerja ekstra.
Menurut Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), ada beberapa titik rawan yang mesti dikawal bersama oleh seluruh pemangku kepentingan Pilkada. Perludem menyarankan, agar pemerintah dan KPU daerah untuk berhati-hati dan waspada terhadap kemungkinan ini.
"Pertama, banyaknya kelonggaran dalam proses penganggaran dan pencairan anggaran Pilkada, karena waktu yang sangat mendesak, rawan memunculkan kecurangan dan kesalahan administrasi yang bisa saja menimbulkan persoalan di kemudian hari," kata peneliti Perludem, Khairunnisa, di kantor KPU, Jakarta, Rabu 10 Juni 2015.
Titik rawan kedua, yaitu tahapan analisa terhadap Daftar Penduduk Pemilih
Potensial Pemilu (DP4) yang akan berlanjut pada pemutakhiran daftar pemilih. Petugas pemutakhiran daftar pemilih harus teliti, agar tidak ada masyarakat yang kehilangan hak pilihnya.
"Belajar dari Pemilu lalu bahwa permasalahan DP4 jadi permasalahan serius. Yang perlu diperhatikan, DPT (Daftar Pemilih Tetap) harus mutakhir. Juga, update soal pemilih yang meninggal dan TNI-Polri yang sudah pensiun. Harus akurat," kata Khairunnisa.
Selain elemen masyarakat, pemantau pemilu dan partai politik, yang harus aktif memantau dan menjaga proses Pilkada agar berjalan adil dan jujur. Perludem juga meminta, agar aparat keamanan mewaspadai potensi gangguan keamanan di daerah yang menyelenggarakan Pilkada.
"Seluruh stakeholder demokrasi harus bersinergi, agar Pilkada serentak tahap pertama tidak hanya sukses dalam penyelenggaraan," kata Khairunnisa. (asp)
PDIP Masih Cari Momentum Baik untuk Umumkan Cagub DKI
Alasannya, saat ini masih sibuk bicarakan cagub daerah lain.
