- ANTARA FOTO/Andika Wahyu
VIVA.co.id - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy mengaku belum mengetahui surat dari Presiden Joko Widodo yang menunjuk Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Sutiyoso menjadi Kepala Badan Intelejen Negara (BIN). Padahal, pimpinan DPR menyatakan telah menerima surat Presiden mengenai pengangkatan itu kemarin sore.
"Saya belum terima. Kalau sudah mari kita bicara," kata Tedjo di Gedung DPR, Jakarta, Rabu, 10 Juni 2015.
Meski demikian, Tedjo meminta keputusan Jokowi yang telah menunjuk Panglima TNI baru, Jenderal Gatot Nurmantyo dan Kepala BIN, Sutiyoso tidak diperdebatkan.
"Apa pun yang diputuskan harus diterima. Itu hak prerogatif Presiden. Itu tidak boleh kita komentari lagi. Artinya dari sekian calon yang diserahkan ini yang dipilih Presiden," ujarnya menambahkan.
Purnawirawan jenderal TNI AL ini memastikan tidak akan ada gesekan di dalam tubuh TNI meski Presiden kembali memilih Panglima TNI dari Angkatan Darat.
"Ini enggak akan menyebabkan gesekan. Apapun yang diputuskan oleh pimpinannya (TNI) akan loyal," ujarnya memastikan.
Ia menjelaskan, dalam Undang Undang TNI tidak ditegaskan bahwa jabatan Panglima TNI dilakukan secara bergilir antarmatra. Rotasi tersebut bisa diterjemahkan oleh Presiden sesuai hak preogatif yang dimiliki.
"Jadi terjemahkan ini kewenangan Presiden siapa yang memilih. Tidak ada undang-undang yang dilanggar. Dan saya yakinkan tidak ada polemik apapun di internal TNI."
(mus)
