Sumber :
- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id -
Mahkamah Konstitusi menolak gugatan Partai Kebangkitan Bangsa terhadap pasal 5 dan pasal 215 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD yang mengatur sistem pemilu proporsional terbuka. Menurut PKB, sistem itu bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
"Permohonan pemohon tidak dapat diterima. Alasan pemohon kurang kuat," kata Ketua MK Arief Hidayat dalam amar putusan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa 26 Mei 2015.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
23 Pasal RUU Pemilu Rawan Digugat
Baca Juga :
PKB Bicara Soal Koalisi Kekeluargaan
"Permohonan pemohon tidak dapat diterima. Alasan pemohon kurang kuat," kata Ketua MK Arief Hidayat dalam amar putusan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa 26 Mei 2015.
MK menilai, keberatan pemohon atas gugatan tersebut karena tidak mempunyai alasan yang jelas atau kabur. Selain itu, pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.
"Karena, beberapa pertimbangan tadi, pokok permohonan pemohon tidak dipertimbangkan," kata Arief.
Tak hanya itu, PKB juga dianggap turut andil dalam pembahasan lahirnya undang-undang yang dimohonkan pengujian. Untuk itu, dianggap memiliki kesempatan yang cukup dalam pembahasan undang-undang tersebut.
Perkara tersebut merupakan gugatan dari Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Sekretaris Jenderal PKB Imam Nahrawi.
Sekadar diketahui, PKB menilai sistem pemilu proporsional terbuka dengan suara terbanyak mengakibatkan masyarakat menjadi resah, karena tarik menarik antarcalon legislatif dengan berbagai partai politik. Selain itu, sistem tersebut berdampak pemborosan bagi negara.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
MK menilai, keberatan pemohon atas gugatan tersebut karena tidak mempunyai alasan yang jelas atau kabur. Selain itu, pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.
