Sumber :
- ANTARA/Irsan Mulyadi
VIVA.co.id
- Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Busyro Muqoddas, berpesan agar Pansel membuat formulasi kriteria ideal pimpinan KPK yang berdasar pada tradisi-tradisi pemberantasan Korupsi yang sistemik. Seleksi terbuka yang melibatkan aktivis anti korupsi, masyarakat, dan wartawan.
“Masyarakat sipil memiliki kekayaan integritas lebih daripada pejabat lembaga Negara. Maka seleksi harus terbuka,” ujar Busyro usai menghadiri Uji Publik Calon Rektor Unair Surabaya, Senin 25 Mei 2015.
Busyro mengatakan, yang terpenting bagi para Pansel KPK sekarang ini adalah memiliki tradisi dalam menyelami modus-modus korupsi. Dia harus tahu siapa aktornya, mekanismenya bagaimana dan seperti apa. Setelah itu, mereka perlu membuat satu rumusan paradigma atau kriteria calon ideal pimpinan KPK.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
KPK Periksa Keponakan Surya Paloh
“Masyarakat sipil memiliki kekayaan integritas lebih daripada pejabat lembaga Negara. Maka seleksi harus terbuka,” ujar Busyro usai menghadiri Uji Publik Calon Rektor Unair Surabaya, Senin 25 Mei 2015.
Busyro mengatakan, yang terpenting bagi para Pansel KPK sekarang ini adalah memiliki tradisi dalam menyelami modus-modus korupsi. Dia harus tahu siapa aktornya, mekanismenya bagaimana dan seperti apa. Setelah itu, mereka perlu membuat satu rumusan paradigma atau kriteria calon ideal pimpinan KPK.
“Kemudian diturunkan menjadi kriteria untuk menemukan kualifikasi itu,” katanya.
Sebab, kata Busyro, jika konsepnya saja sudah tidak jelas, maka Pansel akan memilih orang yang hanya memiliki kapasitas, tetapi tidak memiliki tradisi-tradisi untuk membangun budaya organisasi Negara Indonesia ke depan. Jika demikian, maka pemberantasan korupsi itu lebih banyak pada penindakan tanpa memperbaiki sistem. Padahal, sumbernya adalah sistem dan sistem itu
by design
.
“Dari 9 pansel, saya hanya tahu 4 orang. Tapi masa saya sebutkan. Selain itu, saya tidak kenal yang lain,” katanya.
Menurut Busyro, Pansel KPK tidak cukup dengan memilih calon KPK yang mengerti hukum dan tata kelola lembaga Negara. Namun, juga harus memahami secara menyeluruh apakah calon yang akan dipilih itu memeiliki visi sosial, dalam arti
social empowering
. Sebab, yang melakukan korupsi itu pejabat yang kumuh moralnya.
“Tapi, sisi lain menurut penelitian KPK, justru nilai-nilai integritas itu muncul dari masyarakat sipil. Filosofinya, mereka memberi lebih baik daripada menerima. Tapi kalau lembaga Negara, mereka memberi itu sudah sesuai program,” paparnya.
Dia juga mempertanyakan, apakah saat ini Pansel sudah memiliki metodologi untuk men-
scanning
otak atau pikiran para calon. “Kalau dari hasil wawancara yang lincah dan artikulatif, itu banyak orang yang kayak itu,” ujarnya.
Saat ini, Busyro telah melampaui seleksi KPK tahap sebelumnya. Dia mengaku memasrahkan saja pada mekanisme politik yang tengah berjalan. Bahkan, menurutnya, jika harus dibatalkan dan dicari lagi pimpinan KPK di Pansel yang baru, dia rela.
“Saya sudah melampaui seleksi, tinggal dipilih atau tidak saya tidak masalah. Bahkan kalau saya di-
drop
saya siap,” ujarnya.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
“Kemudian diturunkan menjadi kriteria untuk menemukan kualifikasi itu,” katanya.
