- ANTARA FOTO/M Agung Rajasa
VIVA.co.id - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Arief Hidayat, mengatakan MK ingin memiliki kewenangan baru, yakni mengadili perkara perselisihan yang berhubungan dengan konstitusi atau konstitusional komplain (constitutional complaint)
Menurut Arief, lembaga sejenis MK di beberapa negara ternyata memiliki tugas lain, selain judicial review atau pengujian Undang-undang.
"Salah satunya konstitusional komplain," kata Arief dalam Acara Pertemuan Sekjen MK se-Asia di Pullman Hotel, Thamrin, Jakarta, Senin 25 Mei 2015.
Arief menilai konstitusional komplain merupakan sesuatu yang penting di Indonesia. Namun, UUD sampai saat ini tidak memberikan kewenangan tersebut kepada MK. "Dalam beberapa kasus judicial review ternyata materinya juga konstitutional komplain," ujar dia.
Dia menjelaskan, konstitusional komplain berbeda dengan judicial review yang biasa diajukan masyarakat ke MK. Konstitusional komplain mengadili perkara yang berkaitan dengan hak-hak konstitusi warga. Sedangkan judicial review menangani menguji Undang-Undang.
"Yang punya pengalaman itu (konstitusional komplain) Rusia, dan Turki," terang Arief.
Arief menambahkan, beberapa hakim MK juga pernah menulis disertasi tentang konstitutional komplain yang terjadi di beberapa negara. "Sehingga secara akademis sebenarnya kita sudah siap," ungkapnya.
Saat ini, MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan Pemilu, serta memberi putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden atau Wapres menurut UUD.
Presiden Jokowi Santai UU Amnesty Digugat
"Sudah jadi budaya di Indonesia."
