- VIVA.co.id/ Foe Peace Simbolon
VIVA.co.id - Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyatakan, Tragedi Mei 1998 adalah isu nasional. Namun, hingga saat ini tragedi tersebut belum juga menjadi peringatan penting bagi masyarakat maupun negara.
Ketua Subkomisi Partisipasi Masyarakat Komnas Perempuan Mariana Amiruddin mengatakan, negara bahkan belum memintai pertanggungjawaban terhadap pelaku tragedi kemanusiaan tersebut.
"Di sisi lain, keluarga korban harus berjuang untuk mendapatkan hak-hak mereka atas kebenaran, keadilan, dan pemulihan," ujar Mariana di kantornya, Jakarta, Senin, 11 Mei 2015.
Sejak tahun 2013, Komnas Perempuan bersama komunitas dan jaringan korban telah melakukan advokasi terkait pelanggaran HAM masa lalu, termasuk tragedi Mei '98. Kegiatan itu dilakukan guna mendorong negara melalui Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan memorialisasi.
"Pemerintah DKI Jakarta menyambut hal itu dengan mengupayakan membangun situs memorialisasi Mei '98 di TPU Pondok Ranggon," kata Mariana.
Sebelummnya, 17 tahun silam ribuan jenazah yang tidak teridentifikasi dimakamkan di TPU Pondok Ranggon dan ditulis dalam nisan mereka sebagai "Korban Tragedi Mei 1998". Mereka adalah korban kekerasan, perkosaan dan kejahatan manusia lain.
Namun, menurut Mariana, pemakaman massal adalah salah satu bentuk tanggung jawab negara untuk merawat ingatan publik dan pemulihan korban, termasuk mencegah agar sejarah kelam tersebut tidak terulang kembali.
"Kita harap inisiatif yang dilakukan Pemerintah DKI dapat diaplikasikan oleh pemerintah daerah lain yang masyarakatnya juga menjadi korban pelanggaran HAM."
Rencananya, Rabu, 13 Mei nanti, Komnas Perempuan bersama Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama akan meresmikan prasasti Mei '98 pada pukul 10.00-13.00 WIB di makam massal Korban Tragedi Mei 1998 di TPU Pondok Ranggon.
(mus)
