Sumber :
- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id
- Sebanyak 88,2 juta Kartu Indonesia Sehat (KIS) akan dibagikan merata di seluruh Indonesia sejak Selasa 28 April 2015. Bersamaan dengan itu, sebanyak 20,3 juta Kartu Indonesia Pintar (KIP) pun ikut didistribusikan untuk siswa tidak mampu di Indonesia.
Presiden Joko Widodo, tak menampik bila pembagian sejumlah 'kartu sakti' ini cukup memakan waktu. "Ada proses lelang, ada proses administrasi, karena kan APBN kan baru diketuk pertengahan Januari. Sekarang sudah mulai bagi-bagi," ujar Jokowi di PT Doc dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Cilincing, Jakarta Timur, Selasa 28 April 2015.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Cara Kemendagri Luluskan Permintaan Jokowi
Baca Juga :
Jokowi ke Silicon Valley
Presiden Joko Widodo, tak menampik bila pembagian sejumlah 'kartu sakti' ini cukup memakan waktu. "Ada proses lelang, ada proses administrasi, karena kan APBN kan baru diketuk pertengahan Januari. Sekarang sudah mulai bagi-bagi," ujar Jokowi di PT Doc dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Cilincing, Jakarta Timur, Selasa 28 April 2015.
Namun, Jokowi meminta waktu enam bulan lagi untuk benar-benar dapat memfungsikan kartu itu dengan baik. Sebab, dia menyadari masih banyak kekurangan sehingga kartu itu belum dapat digunakan di seluruh rumah sakit.
"Sama, dulu di Jakarta juga begitu (banyak keluhan) nanti kalau sudah 6 bulan pasti mapan. Semua awal rumah sakit swasta seperti itu, ada yang belum mengerti, ada yang melayani dengan pola lama, gaya lama, itu yang harus diubah semuannya, masyarakat siapapun harus dilayani rumah sakit dengan baik," lanjutnya.
Saat ini Jokowi telah meminta BPJS memberikan daftar 600 rumah sakit yang tak mau bekerjasama untuk KIS. "Saya akan panggil satu-satu, dulu di Jakarta saya panggili. Mau nggak? Kalau nggak mau nggak apa-apa, tapi saya nggak akan kasih izin," ujar dia.
Jokowi juga meminta kepada masyarakat untuk melapor jika ada rumah sakit yang tidak memberikan pelayanan yang baik kepada pasien pengguna KIS.
"Kalau perlu di menteri kesehatan diberikan sanksi-sanksi kepada RS yang tidak bisa memberikan layanan kesehatan," ujarnya.
Halaman Selanjutnya
Namun, Jokowi meminta waktu enam bulan lagi untuk benar-benar dapat memfungsikan kartu itu dengan baik. Sebab, dia menyadari masih banyak kekurangan sehingga kartu itu belum dapat digunakan di seluruh rumah sakit.
