- VIVA.co.id/Muhamad Solihin
VIVA.co.id - Presiden Joko Widodo rela meninggalkan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN, demi menghadiri silaturahmi Pers Nasional pada Senin 27 April 2015. Padahal, seharusnya KTT ASEAN baru selesai Rabu 29 April 2015.
Hal ini dilakukan, agar tak mengecewakan para insan pers nasional. Sebab, Jokowi pernah tidak hadir dalam acara Pers Nasional di Batam pada tahun lalu.
"Saya takut kemarin yang di Batam lolos. Betul-betul memang sulit mengatur waktu. Saat itu, saya di Filipina dan saya diwanti-wanti untuk datang," kata Jokowi, di acara silaturahmi dengan Pers, di Gedung TVRI, Senayan, Jakarta.
Apalagi, dia mendapat laporan bahwa baru kali ini di acara Hari Pers Nasional, Presiden tidak hadir. "Ini saya sudah tidak berani lagi untuk yang kedua," kata dia.
Untuk itu, Jokowi meminta Wakil Presiden Jusuf Kalla menggantikannya menghadiri KTT ASEAN. "Coba sampai kayak gitu, untuk Pers," tambahnya.
Jokowi mengatakan. sangat senang menghadiri forum silaturahmi pers nasional. Sebab, menurutnya media sangat berperan penting dalam kehidupan berdemokrasi. Di mana, ia disuguhi opini yang sering mendorong perdebatan.
"Ini bagian dari pendewasaan demokrasi, tetapi kadang-kadang kita capek," ujar dia. Selain itu, kata Jokowi, pers juga memiliki fungsi kontrol dalam pemerintahan.
"Saya tidak pagi, tidak malam, buka media mainstream, online, sampai media kecil saya baca semuanya, sehingga kalau dia nulis aneh-aneh yang melintir, saya makan semua. Karena, apa pun itu adalah fungsi kontrol," lanjutnya.
Jokowi juga meminta Pers untuk mengubah pola pikir, di mana harus memiliki optimisme tinggi dan pemikiran positif bahwa negara akan menjadi kesatuan yang sejahtera, besar, dan martabat.
"Kalau kita mau yang datar-datar saja ya, kita akan datar terus, memang perlu loncatan dan keberanian untuk diperlukan akan saya putuskan," kata dia. Kemudian Jokowi mencontohkan penghapusan subsidi bahan bakar minyak. Subsidi itu, ia alihkan untuk sektor yang lebih produktif. (asp)
Jokowi: Jepang Mitra Utama ASEAN untuk Perdamaian Kawasan
Kepentingan untuk menjaga stabilitas kawasan laut China Selatan.
