Sumber :
- Viva.co.id/Tudji
VIVA.co.id
- Gubernur Jawa Timur Soekarwo berpesan, eksekutif dan legislatif di wilayahnya harus selalu menjaga hubungan kemitraan. Soekarwo tidak ingin wilayahnya mirip dengan DKI Jakarta yang kerap mempertontonkan budaya tanding.
Hal itu diucapkannya saat melantik Bupati Lumajang, As'at Malik, di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu 1 April 2015.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Gedung DPRD Gresik Dijadikan Warung Kopi
Hal itu diucapkannya saat melantik Bupati Lumajang, As'at Malik, di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu 1 April 2015.
Menurut Soekarwo, sebagai eksekutif, bupati harus menjalin komunikasi yang baik dengan legislatif. Sesuai amanat Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintahan Daerah (Pemda) terdiri atas eksekutif dan legislatif.
"Budaya kita mengenal musyawarah mufakat, bukan budaya tanding. Jangan pertontonkan budaya tanding seperti DKI Jakarta," ujar Soekarwo.
Tiga fungsi yang harus dijalankan legislatif, pertama adalah menjaring aspirasi masyarakat, lalu menjalankan fungsi legislatif dan penganggaran serta pengawasan. Anggota DPRD adalah jabatan politis yang membawa aspirasi masyarakat.
Kedua, komunikasi di jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forpimda) dengan tokoh masyarakat harus ditingkatkan. Hal ini guna menjaga terciptanya keamanan dan kenyamanan.
Ketiga, Sekda sebagai pimpinan tertinggi di birokrasi agar tidak berpolitik. Karena jika PNS berpolitik harus mengundurkan diri dari kedinasan.
"Jika Sekdanya bermain politik, nantinya hubungan dengan bupati akan menjadi rumit. Staf dalam melakukan kegiatan harus loyal tegak lurus kepada kepala daerah. Suasana seperti ini harus terus dibangun dan dipertahankan," ujarnya.
Sebelumnya, Kepala Biro Pemerintahan Setdaprov Jawa Timur Supriyanto mengatakan, pelantikan As'at Malik sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-686 tahun 2015.
Sjahrazad Masdar, bupati sebelumnya, meninggal dunia karena sakit, 23 Januari 2015. Sebagai pengganti, As'at akan menjabat sampai 2018.
Ikut hadir dalam prosesi tersebut, Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf, pimpinan DPRD Jawa Timur, pimpinan dan anggota DPRD Lumajang, Kapolres Lumajang, Komandan Kodim dan pejabat lainnya.![vivamore="
Baca Juga
:"]
[/vivamore]
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Menurut Soekarwo, sebagai eksekutif, bupati harus menjalin komunikasi yang baik dengan legislatif. Sesuai amanat Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintahan Daerah (Pemda) terdiri atas eksekutif dan legislatif.
