Sumber :
- Fajar Sodiq/Solo
VIVA.co.id
- Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, mengaku sering menerima laporan seputar anggaran pembangunan atau program untuk rakyat dipotong alias disunat oknum tertentu. Besarannya bervariasi: paling kecil dua persen dan paling besar 12 persen.
Gubernur tak menyebutkan secara terperinci jenis anggaran yang disunat maupun oknum yang melakukannya. Dia mengaku hanya menerima laporan bahwa praktik itu dilakukan oknum di DPRD atau Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Gubernur tak menyebutkan secara terperinci jenis anggaran yang disunat maupun oknum yang melakukannya. Dia mengaku hanya menerima laporan bahwa praktik itu dilakukan oknum di DPRD atau Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
“Biasanya, kalau tidak eksekutif (Pemerintah Kabupaten/Kota), ya, mohon maaf, legislatif (DPRD Kabupaten/Kota)," kata Ganjar dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Wilayah eks Karesidenan Surakarta di Pendapa Kabupaten Karanganyar, Selasa, 31 Maret 2015.
Gubernur mewanti-wanti kepada para kepala daerah di Jawa Tengah agar anggaran pembangunan atau program untuk rakyat tak dipotong sedikit pun atau utuh untuh rakyat. "Tolong, dong, APBD-nya utuh untuk rakyat. Jangan ada praktik pemotongan dana lagi."
Untuk menepis pandangan buruk yang sudah menjadi perbincangan masyarakat soal potongan anggaran, Musyawarah Perencanaan Pembangunan telah dikonsep lebih efektif. Semua unsur dari perangkat desa, pemerintah kabupaten hingga pemerintah provinsi bisa memberikan aspirasi secara maksimal.
"Maka sepakat, ya (dana APBD tidak ada potongan). Saya minta tidak lama-lama. Paling tidak di periode saya saja," ujar politikus PDIP itu.
Peringatan dini Ganjar tentang transparansi anggaran karena Pemerintah Provinsi tidak menginginkan Jawa Tengah mengalami kasus seperti di DKI Jakarta. Pertikaian antara Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan kalangan DPRD tak kunjung berakhir sehingga menyandera anggaran program pembangunan
"Jawa Tengah isunya banyak. Masalah pengangguran dan kemiskinan masih menjadi serius di Jateng. Maka kita siap-siap," kata Ganjar.![vivamore="
Baca Juga
:"]
[/vivamore]
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
“Biasanya, kalau tidak eksekutif (Pemerintah Kabupaten/Kota), ya, mohon maaf, legislatif (DPRD Kabupaten/Kota)," kata Ganjar dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Wilayah eks Karesidenan Surakarta di Pendapa Kabupaten Karanganyar, Selasa, 31 Maret 2015.
