- ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma
VIVA.co.id - Kepala Staf Kepresidenan, Luhut Binsar Panjaitan, telah merekrut sejumlah personel untuk mengisi dan memperkuat lembaga Staf Kepresidenan yang kini menjadi 'unit super' setelah ditambah kewenangan oleh Presiden Joko Widodo.
"Pak Presiden yang saya hormati. Kami melaporkan kantor Staf Kepresidenan sejak Perpres keluar, kini sudah lengkap," kata Luhut, dalam laporannya ke Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 31 Maret 2015.
Salah satu yang direkrut Luhut adalah Yanuar Nugroho. Dia juga sudah terlibat dalam acara kenegaraan, seperti perhelatan peringatan Konferensi Asia Afrika (KAA) April 2015 mendatang. Tapi, saat hendak memperkenalkan yang lainnya, suara Luhut yang hanya bisa didengar dari sound system di luar ruangan, terputus. Rapat dilanjutkan dengan tertutup.
Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengatakan, ada lima Deputi Staf Kepresidenan yang diajukan. Pada pertengahan Maret 2015, baru terisi empat orang. Yanuar sempat menjabat Direktur Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian UKP4.
Wewenang Staf Kepresidenan ditambah oleh Presiden Joko Widodo, melalui Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2015. Banyak yang memprotes keputusan presiden menambah wewenang Luhut ini. Karena, dikhawatirkan bertabrakan dengan undang-undang. Selain itu juga dinilai mempersempit kewenangan wakil presiden.
Pada Perpres lama, Unit Kantor Presiden hanya bertugas memberikan dukungan komunikasi politik dan pengelolaan isu-isu strategis kepada presiden dan wakil presiden. Namun, dalam Perpres yang baru diteken pada 26 Februari 2015, Kantor Staf Kepresidenan juga melaksanakan tugas pengendalian program-program prioritas nasional.
Terkait tugas tersebut, maka Kantor Staf Presiden melaksanakan sejumlah fungsi, di antaranya pengendalian dalam rangka memastikan program-program prioritas nasional dilaksanakan sesuai dengan visi dan misi presiden dan penyelesaian masalah secara komprehensif terhadap program-program prioritas nasional yang dalam pelaksanaannya mengalami hambatan. Selain itu, percepatan pelaksanaan program-program prioritas nasional dan pemantauan kemajuan terhadap pelaksanaan program-program prioritas nasional.
