VIVA.co.id - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menilai, pemblokiran situs atau laman bermuatan paham radikal tidak akan efektif. Pasalnya, satu laman ditutup, akan muncul situs serupa dengan nama berbeda.
Ketua Komisi VIII Saleh Partaonan Daulay mengatakan, pemblokiran itu tak akan signifikan dalam mengurangi dan menekan penyebaran paham radikal di masyarakat. Apalagi, situs-situs itu juga belum dipastikan keterkaitannya dengan penyebaran salah satu aliran dan paham tertentu, misalnya, gerakan kelompok militan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).
"Kan, belum ada bukti bahwa seseorang yang membaca situs-situs itu lalu berubah menjadi radikal. Membaca informasi dari website, itu bisa disamakan dengan menonton film. Apakah para penonton film akan berubah menjadi tentara yang siap perang setelah menonton film perang? Rasanya tidak. Saya belum pernah mendengar itu," katanya kepada wartawan di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, 31 Maret 2015.
Anggota dewana asal Partai Amanat Nasional ini menjelaskan, meski sejumlah situs itu ditutup, namun jika pemiliknya mau mereka masih bisa membukanya lagi dengan menggunakan alamat dan nama berbeda. Kalau itu terjadi, pemerintah akan sibuk memantau dan memblokir berbagai situs. Tindakan seperti itu tentu sangat melelahkan dan menghabiskan tenaga.
"Lain hal kalau situs itu menimbulkan keresahan di masyarakat. Itu pun kalau mau ditutup, tetap masih perlu klarifikasi," katanya menambahkan.
Menurut dia, masih banyak situs lain yang lebih mendesak ditutup. Misalnya, situs-situs yang menyebar kebencian di antara pemeluk agama. Banyak akun media sosial yang memang sengaja menyebar kebencian.
"Kalau mau memblokir, situs dan media sosial seperti ini lebih penting karena dapat menimbulkan sikap saling curiga dan merusak kerukunan antarumat beragama."
Ia menyarankan, akan lebih arif jika pemerintah memanggil para pemilik situs untuk dimintai keterangan jika memang diduga ikut menyebarkan paham radikal sebelum melakukan pemblokiran.
