Menteri Susi Bentuk Tim Usut Perbudakan Nelayan di Maluku

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti
Sumber :
  • Antara/Joko Sulistyo
VIVA.co.id
Skema Asuransi untuk Satu Juta Nelayan
- Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, menegaskan, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengharamkan adanya aksi perbudakan di Indonesia. Karena itu, tudingan Thailand yang mengatakan adanya Anak Buah Kapal (ABK) yang diperlakukan seperti budak akan diusut tuntas.

Menteri Susi: 4 Kapal Baru untuk Berantas Pencurian Ikan

Susi mengatakan, pemerintah membentuk tim khusus untuk mengusut dugaan perbudakan yang dilakukan PT Pusaka Benjina Resources (PBR) yang melakukan aktifitas di kepulauan Maluku.
Fadli Zon Anggap Teguran JK ke Susi Kurang Tepat


"Kami akan panggil PT PBR untuk mempertanggungjawabkan hal ini, sekali lagi kalau kita tahu pemerintah tidak mungkin membiarkan perbudakan terjadi," kata Susi di Jakarta, Jumat 27 Maret 2015.


Susi memaparkan, tim tersebut melibatkan Kepolisian, Imigrasi, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Kelautan dan Perikanan "Tentu KKP mengurusi illegal fishing-nya," tambahnya.


Menurut Susi, banyak aktifitas pencurian ikan yang ditunggangi oleh aksi kriminal lainnya. Hal tersebut yang mendasari mengapa kementeriannya saat ini 'galak' pada nelayan yang melakukan pencurian ikan.


"Pemerintah Jokowi sangat peduli kemanusiaaan, kami tidak mau menjadi kendaraan, atau membiarkan hal perbudakan ini terjadi di Indonesia, dengan cara apapun," ujarnya.


Kecolongan


Meski demikian, Susi mengakui, kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan PT PBR diluar dari perhatian kementeriannya. Sebab, tempat penampungan ikan yang digunakan perusahaan Thailand tersebut berada di pulau terpencil.


"Itu terjadi di luar perhatian kami, karena itu terjadi di pulau yang jauh dari mana-mana," ujar dia.


Bahkan menurutnya, sulit untuk mencari letak pulau yang digunakan PBR dengan peta yang Indonesia miliki saat ini. "Sangat terpencil dan terisolasi, konektifitinya hanya dengan pesawat carter, kita bisa ke sana," tambahnya.


Namun, dia menegaskan, dugaan ini harus terlebih dahulu dibuktikan. Karena itu pemerintah akan melakukan investigasi mengenai hal ini. (one)


![vivamore="
Baca Juga
:"]

[/vivamore]
Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya