- VIVAnews/Muhamad Solihin
VIVA.co.id - Pengacara senior OC Kaligis meminta DPR menolak usulan baru pencalonan Kapolri baru, Komisaris Jenderal Badrodin Haiti, seperti yang diajukan Presiden Joko Widodo. Penasihat hukum Komjen Budi Gunawan itu pun berharap DPR justru mendesak Jokowi untuk tetap melantik kliennya sebagai Kapolri baru.
Menurut Kaligis, DPR telah menyetujui fit and proper test Budi, yang sebelumnya diusulkan sebagai calon tunggal oleh Jokowi. Tak hanya itu, Kepala Lembaga Pendidikan Polri itu juga telah disetujui oleh DPR berdasarkan Sidang Paripurna pada 15 Januari 2015.
"Maka, secara konstitusional proses ketatanegaraan atas status pengangkatan calon kapolri sudah sah. Adapun kelanjutan seremonial pelantikan menjadi keharusan yang tidak boleh diabaikan karena DPR sebagai lembaga konstitusional yang merepresentasi rakyat Indonesia telah menggunakan fungsi fit and proper test dengan right to confirm (menyetujui) atas usulan Presiden," ujar Kaligis kepada media dalam keterangan pers di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis 26 Maret 2015.
Apalagi, menurutnya, berdasarkan pasal 11 Undang–undang nomor 2 tahun 2002 tentang Polri disebutkan kapolri diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Kaligis juga meminta kepada DPR agar mengingatkan Presiden Jokowi untuk menghormati dan menjalankan undang-undang karena Indonesia adalah negara hukum.
"Perlu dipahami bila kita kembali kepada konteks hak dan kewajiban bernegara, khususnya penyelenggara negara sebagai main state organ, harus wajib mendahulukan kewajiban konstitusional," ungkap Kaligis.
Presiden Jokowi membatalkan pencalonan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri pada Rabu 18 Februari 2015. Alasannya, pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri telah menimbulkan perbedaan pendapat di masyarakat. Pada hari yang sama Jokowi mengajukan calon baru Kapolri, yakni Komjen Badrodin Haiti kepada DPR.
Surat pengangkatan kapolri baru yang dikirimkan Jokowi kepada DPR telah menimbulkan polemik di fraksi-fraksi DPR. Sebagian fraksi di DPR meminta surat Jokowi soal pengangkatan kapolri baru agar dikembalikan lagi kepada Jokowi. Rencananya, DPR akan membahas surat presiden itu di Bamus, sebelum akhirnya dibawa ke paripurna. (ren)
[/vivamore]
(ren)
