- ANTARA/Jessica Helena Wuysang
"Menurut kami dalam kaitannya dengan pemberantasan korupsi harusnya memperketat pemberian remisi itu, bukan melonggarkan. Jangan-jangan perspektifnya menkumham menjadikan korupsi ini sebagai kejahatan biasa," kata Emerson di Jakarta Selatan, Selasa, 24 Maret 2015.
ICW menilai, obral remisi dan pembebasan bersyarat untuk koruptor sering muncul dan prosesnya lebih mudah ketimbang pelaku kriminal lainnya.
"Kalau sudah ringan hukumannya dan fasilitasnya dapat khusus di Sukamiskin misalnya, maka itu akan melukai rasa keadilan masyarakat," ujar Emerson.
Emerson juga menganggap, pemberian remisi untuk koruptor berpotensi melemahkan upaya penindakan KPK ataupun lembaga penegak hukum lainnya.
Mudahnya pemberian remisi dinilai tidak sejalan atau kontraproduktif dengan upaya penindakan yang dilakukan oleh KPK.
"Artinya sekeras apapun kerja KPK, Kejaksaan dan Kepolisian. Kalau Kemenkumham memberikan remisi, maka itu sama saja menyepelekan kinerja KPK, Kejaksaan dan Kepolisian," ungkapnya
Sebelumnya Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly menolak disebut sebagai menteri yang mengobral remisi terhadap terpidana korupsi.
"Berbicara begini saja langsung dianggap Pak Laoly mau bagi-bagi remisi. Evaluasi keputusan saya sejak jadi menteri, ada nggak yang begitu-begitu (obral remisi)?" kata Yasonna, di Istana Negara Jakarta, Senin 16 Maret 2015.
Dia mengaku, mengambil keputusan untuk memberi remisi sangat sulit. Untuk itu, dia meminta semua instansi bisa duduk bersama. Laoly beralasan, kebijakan ini bukan didasari sebagai seorang politikus.
![vivamore="Baca Juga :"]
Aturan Remisi Koruptor Direvisi, KPK Sebut Langkah Mundur
KPK khawatir ada oknum yang bermain soal aturan remisi koruptor
