- Reuters
VIVA.co.id - Pengamat terorisme dari Institute for Policy Analysis of Conflict, Sidney Jones, menegaskan tidak cukup membendung pengaruh Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) hanya dengan menghapuskan situs media di internet.
Hal ini dikatakan Sidney saat diskusi dan launching buku 'Sisi Gelap Demokrasi Politik, Identitas dan Kekerasan Masyarakat Madani' di Gedung Pascasarjana UGM, Yogyakarta, Selasa 24 Maret 2015.
Menurut Sidney, pemerintah perlu meluruskan paham sesat yang disebarkan ISIS secara serius. Langsung kepada seluruh masyarakat.
"Kalau situs diblokir pun gampang saja untuk dibuka lagi dan muncul di tempat lain. Karena itu, pemerintah perlu memberi jawaban atas situs-situs ini," kata Sydney.
Sidney mengatakan informasi di jejaring media sosial yang berkaitan dengan ISIS ini sangat masif, sehingga dibutuhkan langkah antisipatif dari pemerintah.
Dia melihat warga negara Indonesia yang tertarik masuk ISIS umumnya disebabkan faktor finansial karena ISIS menjanjikan uang yang jauh lebih besar apabila bergabung.
"Bagaimana seorang janda dengan tujuh anak kawin lagi di sana. ISIS sendiri akan menanggung biayanya," ujar Sidney.
Meski ada faktor finansial, kata Sidney, mereka yang bergabung dengan ISIS termotivasi bahwa di Suriah akan terbentuk suatu negara yang akan menerapkan syariat Islam secara penuh.
Bahkan tidak sedikit dari mereka yang meyakini dan percaya akan muncul 'Imam Mahdi' di negara Islam Irak dan Suriah.
"Meski banyak orang menolak tentang itu, tapi kenapa pemerintah membiarkan mereka ke Suriah," katanya.
Sekarang ini pemerintah sedang fokus untuk mengatasi penyebaran ISIS di Indonesia dan melawan ajaran ISIS yang muncul.
"Namun saya meminta kepada pemerintah sebelum membuat satu kebijakan sebaiknya pelajari dulu ajaran-ajaran yang dibawa ISIS," tuturnya. (ase)
