- ANTARA FOTO/Andika Wahyu
Tedjo mengatakan, sejumlah orang yang ditahan polisi karena membantu 16 WNI itu berangkat juga dijerat bukan karena keterlibatannya akan gerakan Negara Islam Irak dan al-Syam (ISIS).
"Mereka ditersangkakan bukan karena merekrut, tapi karena pidana lain," ujar Tedjo kepada awak media usai menghadiri acara "International Conference on Terorism & ISIS," di Jakarta International (JI) Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin 23 Maret 2015.
Karena undang-undang juga, lanjut Tedjo, pemerintah tidak bisa mengambil kebijakan pencabutan status kewarganegaraan terhadap 16 orang yang sempat menolak dipulangkan atau dideportasi itu.
"Undang-undang yang berlaku di Indonesia tidak mengatur soal pencabutan kewarganegaraan sehingga seseorang tidak memiliki kewarganegaraan sama sekali," ujarnya.
Untuk menjerat 16 WNI yang hingga kini masih ditahan otoritas Turki, dan ratusan WNI lainnya yang sudah sukses menyeberang ke Suriah dan Irak untuk bergabung dengan ISIS, Tedjo mengatakan perlu dibuatkan Undang-undang baru atau bisa dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang yang melarang seseorang bergabung dengan ISIS.
"Kita belum jelas-jelas menyatakan ISIS ini terlarang. Harus ada pernyataan ISIS terlarang, baru (pemerintah) bisa memberikan sanksi pada mereka," ujarnya.
Namun demikian, terhadap 16 WNI yang ditahan otoritas Turki karena hendak menyeberang ke Suriah itu, pemerintah masih beritikad baik dan berharap mereka masih mau dibina dan bekerjasama dengan pemerintah.
"Kalau mereka mau kerjasama dengan kita, tentunya mereka bisa jadi tulang punggung untuk memberantas atau mengurangi pengaruh ISIS di Indonesia," jelasnya. (ren)
