Hadapi ISIS, Pemerintah Diminta Tidak Paranoid

Jokowi.
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Andika Wahyu

VIVA.co.id - Anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin meminta pemerintah tidak berlebihan menyikapi isu ancaman Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). Apalagi sampai mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu).

Gelar Operasi Antiteror, Polisi Kanada Lumpuhkan Tersangka

"Saya ingin sampaikan, kita jangan terlalu paranoid begitu. Waspada tetap melakukan upaya-upaya, tapi jangan takut menjadi cemas. Kecemasan itu nanti akan membuat jadi tidak waspada karena tidak waspada malah kita jadi lalai dan tugas sesungguhnya jadi terbengkalai," ujarnya saat dihubungi, Kamis, 19 Maret 2015.

Purnawirawan TNI ini menjelaskan, untuk menangkal ISIS, pemerintah cukup melakukan pengawasan ketat dengan memanfaatkan alat negara yang ada seperti intelijen dan keimigrasian.

ISIS Klaim Rampas Senjata Milik Tentara AS

"Di wilayah mana saja para petugas atau tokoh-tokoh yang akan berbicara soal deradikalisasi. Koordianasi dengan aparat intelijen, supaya tidak menyebar kemana-mana," ujarnya menambahkan.

Sedangkan, pengawasan keimigrasian dilakukan di pintu-pintu masuk dan keluar Indonesia. Terutama pengawasan berbagai lembaga jasa pariwisata yang sering dijadikan alat untuk keluar dan masuk ke wilayah yang dianggap sebagai basis ISIS.

Militer Mesir Klaim Tewaskan Pentolan ISIS di Sinai

"Kalau ISIS yang ada di Irak dan Suriah itu melalui lima negara, Mesir, Kuwait, Saudi Arabia, Iran, dan terakhir lewat Turki. Kemudian, aparat intelijen, imigrasi, agen perjalanan harus koordinasi secara ketat," ujar anggota dewan asal PDIP ini.

Selain itu, yang tak kalah penting adalah sosialisasi langsung kepada masyarakat mengenai bahaya ISIS.

"Kampanye kepada publik melalui media seperti apa ISIS itu penting."

Ia tak percaya akan adanya ancaman terbuka ISIS yang akan membunuh Presiden Jokowi.

"Saya tidak begitu yakin kalau kemudian ada sebuah ancaman lewat katakanlah surat kaleng. Saya kira tidak sampai begitu. Kelompok yang ingin membunuh seorang kepala negara, saya kira tidak serta merta muncul dengan enteng. Kalau memang serius tidak diungkapkan, itu perlu diwaspadai tapi lebih menjurus kepada masalah iseng," ujarnya menutup pembicaraan.



Baca Juga:

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya