- ANTARA FOTO/Prasetyo Utomo
VIVA.co.id - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menilai, gagasan membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) guna menangkal ISIS terlalu berlebihan.
Menurut dia, masalah utama dalam pemberantasan paham ekstrim adalah memperbaiki kesejahteraan rakyat.
"Enggak punya orientasi jelas. Pemerintah tidak bisa melihat masalah sederhana tapi malah dibikin rumit," katanya di gedung DPR RI, Jakarta, Kamis, 19 Maret 2015.
ISIS merupakan produk isu dari Timur Tengah sehinga tak perlu ditanggapi secara berlebihan.
"Pemerintah jangan gugup. Jangan berlebihan impor isu Timur Tengah tidak ada relevansinya dengan Indonesia. Kita punya tradisi Islam moderat yang kuat," katanya menambahkan.
Politisi PKS ini menjelaskan, persoalan radikalisme seperti ISIS bukan hanya soal ideologi tapi juga terkait ekonomi.
"Kesenjangan ekonomi adalah bom waktu. Itu yang harus diwaspadai. Ambil contoh Turki ekonominya kuat dia tidak terpengaruh oleh ISIS. Meski berbatasan langsung dengan Suriah dan Iran yang merupakan basis ISIS. Turki kuat karena ekonominya kuat."
Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdjiatno mengatakan, ia akan mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo untuk membuat Perppu untuk menindak kelompok yang mendeklarasikan diri mendukung ISIS.
![vivamore="Baca Juga :"]
