- ANTARA FOTO/Ismar Patrizki
Penandatanganan ini disaksikan oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Dalam kesempatan ini, Jokowi mengingatkan bahwa acara penandatanganan nota kesepakatan ini jangan sekadar acara seremonial.
Tetapi, harus benar-benar dimulai untuk aksi bersama. Bekerja bersama semua elemen bangsa untuk mengoptimalkan SDA memberikan manfaat pada rakyat.
"Jangan tekan-teken. Saya ingat, maaf, dulu tanda tangan pakta integritas, semua tanda tangan. Tetapi, seperti yang disampaikan ketua KPK, indeks persepsi korupsi masih jauh dengan negara tetangga," kata Jokowi dalam pidatonya.
Sebenarnya, kata Jokowi, semua orang tahu bahwa kekayaan alam Indonesia sangat besar. Namun, entah mengapa bangsa Indonesia jauh tertinggal dengan negara maju yang tak memiliki kekayaan alam.
"Padahal, kita berangkat di waktu yang sama. GDP Korea Selatan US$4,7 miliar, Indonesia US$5,9 miliar saat itu. Berangkatnya sama-sama, kita lebih baik GDP-nya. Tetapi, lihat sekarang, bandingkan negara kita dengan Korea Selatan," kata Presiden.
Nota kesepahaman itu ditandatangani oleh Ketua KPK Taufiequrrachman Ruki, dan seluruh kementerian di Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo dan lembaga negara seperti Badan Koordinasi Penanaman Modal, Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan, Badan Informasi Geospasial, Komnas HAM, Komisi Informasi Pusat, dan Ombudsman RI.
Termasuk di dalamnya Wakil Kapolri Komjen Pol. Badrodin Haiti, Jaksa Agung HM Prasetyo, dan Panglima TNI Jenderal Moeldoko.
