Sumber :
- ANTARA FOTO/FB Anggoro
VIVA.co.id
- Pemerintah berencana membebaskan visa kepada 30 negara, sehingga total negara yang bebas visa masuk ke Indonesia mencapai 45 negara.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Dirjen Sumber Daya Manusia Kementerian Pariwisata, I Gede Pitana, mengatakan, wacana tersebut bukan sekadar wacana. Namun, sudah dibahas dalam rapat kabinet beberapa waktu yang lalu.
"Respons Pak Presiden cukup bagus. Malah tidak 5 negara seperti yang diajukan Kementerian Pariwisata, namun ditambah 25 negara sehingga totalnya 30 negara," katanya di Yogyakarta, Rabu 18 Maret 2015.
Menurut dia, rencana pembebasan visa tersebut sudah dalam tahap mempersiapkan perubahan peraturan. Presiden, imbuhnya, sudah menargetkan pada akhir bulan ini bakal selesai agar sebulan kemudian keputusan presiden (kepres) baru sudah mulai efektif berlaku.
"Pembebasan visa untuk mengatasi keterpurukan pariwisata dipercaya efektif dalam memperbaiki keterpurukan kunjungan wisatawan ke dalam negeri," ujarnya.
Pemerintah meyakini pembebasan visa ini dapat mendongkrak kunjungan wisatawan mencapai 15 persen.
"Jika target naiknya kunjungan wisatawan sebelumnya hanya mencapai 5 persen dengan pembebasan visa harusnya lebih menggenjotnya lagi ke tingkat 20 persen," tuturnya.
Perhitungan tersebut bukan sebatas wacana. Sebab, negara seperti Thailand yang tahun lalu sudah mulai melakukan program terobosan tersebut khusus untuk Tiongkok, sudah dapat mengangkat persoalan perekomonian dan kepariwisataan negaranya.
Langkah tersebut juga sudah dilakukan Meksiko yang membebaskan visa atau cukup dengan visa Amerika saja.
"Pemerintah kini fokus untuk mewujudkan terobosan untuk pembangunan sektor pariwisata tersebut. Berbagai kesiapan pendukung dengan perbaikan-perbaikan berbagai sektor seperti sarana prasarana dan transportasi serta semua yang menyangkut soal pelayanan kepariwisataan," ujarnya.
![vivamore="
Baca Juga
:"]
[/vivamore]
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Menurut dia, rencana pembebasan visa tersebut sudah dalam tahap mempersiapkan perubahan peraturan. Presiden, imbuhnya, sudah menargetkan pada akhir bulan ini bakal selesai agar sebulan kemudian keputusan presiden (kepres) baru sudah mulai efektif berlaku.
