Sumber :
- ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma
VIVA.co.id
- Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengajukan struktur organisasi baru kepada Presiden Joko Widodo. Panglima dalam usulannya menyampaikan adanya Wakil Panglima TNI. Selanjutnya, ada Panglima Komando Operasi (Pangkoops) Angkatan Udara (AU) dan Divisi Kostrad juga menjadi tiga.
Usulan itu disampaikan Moeldoko saat mengikuti rapat terbatas kabinet yang membahas organisasi dan modernisasi TNI serta Polri di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, 17 Maret 2015.
"Diharapkan, wakil panglima TNI itu kalau tidak ada panglima TNI, dia bisa
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Begini Cara TNI Ungkap Testimoni Freddy Budiman
Usulan itu disampaikan Moeldoko saat mengikuti rapat terbatas kabinet yang membahas organisasi dan modernisasi TNI serta Polri di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, 17 Maret 2015.
"Diharapkan, wakil panglima TNI itu kalau tidak ada panglima TNI, dia bisa
action
," kata Moeldoko.
Menurut Moeldoko, TNI pasti dihadapkan dengan perkembangan lingkungan strategis dengan kebutuhan untuk melakukan penindakan. Sementara itu, bila ditinjau dari aspek manajemen kendalinya masih terus diperbaiki. Begitu juga dengan anggarannya yang akan disesuaikan.
"Seperti Komando Gabungan Wilayah Pertahanan. Bapak Presiden hanya (pesan) dilaksanakan secara bertahap. Mungkin Kogabwilhan I dulu kita bentuk, setelah itu berikutnya II dan III," ujar Moeldoko.
Mengenai posisi wakil panglima TNI, Moeldoko menjelaskan, organisasi TNI itu adalah organisasi yang bersifat penggunaan, bukan pembinaan, sehingga diharapkan wakil panglima TNI bisa langsung bekerja jika tidak ada panglimaTNI.
"Kalau kasum fungsinya hanya sebagai koordinator staf," ujar Moeldoko.
Dilansir laman
Setkab.go.id
, Rabu, 19 Maret 2015, Menko Polhukam Tedjo Edhi Purdijatno, mengatakan Presiden Jokowi telah menerima usulan terkait wacana wakil panglima TNI. Namun, Presiden tidak langsung memutuskan karena akan dipelajari lebih lanjut.
"Tadi dipaparkan dalam bentuk perencanaan. Belum diputuskan segera dilaksanakan, masih dalam satu rencana strategi (renstra) 5 tahun," ujar Tedjo di Kantor Presiden, Jakarta.
TNI-Polri, lanjut Menkopolhukam, membutuhkan penambahan infrastruktur, personel, dan sebagainya. Namun demikian, organisasi baru yang diusulkan TNI-Polri itu tidak bisa serta merta dilaksanakan.
"Bentuk-bentuk yang ditawarkan, seperti bagaimana mengajukan pendidikan, pelatihan, dan secara garis besar seperti itu," ujar menko Polhukam.
Rapat terbatas dihadiri oleh Menko Polhukam Tedjo Edhi Purdijatno, Menhamkam Ryamizard Ryacudu, Panglima TNI Jenderal Moeldoko, Wakil Kapolri (Plt. Kapolri) Komjen Pol. Badrodin Haiti, Menkumham Yasonna H. Laoly, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, Kepala Staf Presiden Luhut B. Pandjaitan, dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Andi Widjajanto.
![vivamore="
Baca Juga
:"]
[/vivamore]
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
action
