Cegah Korupsi Sektor Laut, KPK Gandeng 29 Lembaga

Senin, 16 Maret 2015 - 13:44 WIB
Oleh :
Pimpinan KPK
Pimpinan KPK
Sumber :
  • ANTARA/Yudhi Mahatma
Photo Mini 1
VIVA.co.id
Baca Juga :
Integritas Firli Bahuri dan Komitmen Penegakan Hukum Irjen Karyoto
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggandeng 29 kementerian dan lembaga untuk menyelamatkan sumber daya alam. Kerja sama ini, akan dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU).

Baca Juga :
KPK Periksa Keponakan Surya Paloh

Pelaksana tugas (Plt) pimpinan KPK, Johan Budi, dalam keterangan pers di Kantor Kepresidenan mengatakan, acara penandatanganan MoU dengan 29 kementerian dan lembaga ini akan dilakukan pada 18 atau 19 Maret 2015.
Baca Juga :
KPK Setor Uang ke Kas Negara Rp1,1 Miliar dari Eks Pejabat Muara Enim


"Di sana juga akan dihadirkan gubernur beberapa provinsi yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam," ujar Johan, usai bertemu Presiden Joko Widodo, Senin, 16 Maret 2015.


Johan mengatakan, program gerakan penyelamatan sumber daya alam, sudah dilakukan sejak 2013. Tapi sekarang, cakupannya diperluas pada wilayah laut dan perkebunan. Kementerian juga sudah melakukannya, dan diawasi oleh KPK.


"Dan 2014 lalu ada beberapa hasil kajian yang berkaitan sumber daya alam yaitu minerba yang kemudian bisa memberi tambahan bagi negara itu lebih dari Rp20 triliun di 2014. Itu kerja sama KPK dengan kementerian lembaga termasuk Mabes Polri," kata dia.


Program penyelamatan sumber daya alam, kata Johan, mendapat respons positif dari Presiden Joko Widodo. KPK juga meminta arahan ke presiden, saat penandatanganan MoU.


"Tadi kita sampaikan ke bapak presiden, dan presiden menyambut baik dan kemudian berkenan untuk hadir di dalam acara pendandatanganan MoU sekaligus memberi arahan terkait dengan 29 kementerian dan lembaga," ucapnya.




![vivamore="
Baca Juga
:"]



[/vivamore]
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Di sana juga akan dihadirkan gubernur beberapa provinsi yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam," ujar Johan, usai bertemu Presiden Joko Widodo, Senin, 16 Maret 2015.
Halaman Selanjutnya