- REUTERS/Damir Sagolj
VIVA.co.id - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akan berada langsung di bawah kendali Presiden Joko Widodo. Karena, Jokowi menganggap lembaga ini perannya sangat sentral.
Oleh karena itu, pada pelantikan Kepala BPKP yang baru, Ardan Adiperdana, di Istana Negara, Jakarta, Jumat 13 Maret 2015, Jokowi yang langsung mengambil sumpahnya.
"Ini memang pertama kali kepala BPKP dilantik secara langsung oleh Presiden. Pertama, karena memang kelembagaan BPKP itu lebih dikendalikan secara langsung oleh presiden," jelas Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, di Istana Negara, Jakarta, Jumat 13 Maret 2015.
Dia mengatakan, peran sentral BPKP ini, membuat hubungan dengan presiden akan lebih intens, tidak seperti sebelum-sebelumnya. Apalagi, kata Pratikno, ada penambahan dana untuk BPKP dalam jumlah yang besar.
Walau tidak berkantor di kompleks Istana Negera, Pratikno mengatakan kalau koordinasi akan lebih intens. Sama dengan sejumlah lembaga lain, yang berada langsung di bawah presiden.
"Secara fisik tidak harus di sini (Istana Negara), tetapi secara koordinatif itu lebih intensif. Memang presiden meminta ada lembaga yang langsung ke beliau," kata mantan Rektor UGM ini.
Dia mengatakan, ukuran birokrasi yang besar, perlu pengawasan lembaga yang juga lebih baik. Untuk itu, BPKP diharapkan memiliki peran itu.
"Dengan kapasitas birokrasi yang kurang lebih sama dengan sebelumnya, tetapi beban lebih berat, maka perlu ada cara-cara yang lebih cerdas dalam menjalankan program," ujarnya.
Sehingga, BPKP tetap memjalankan fungsinya dan melakukan pendampingan maupun preaudit. "Sehingga penyerapan anggaran dan pencapaian kinerja bisa dicapai secara lebih baik dan aman, serta akuntabel," katanya.
Presiden mengambil sumpah Ardan, berdasarkan Keppres Nomor 24/m/2015 tentang Pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan kepala BPKP. (one)
Baca Juga:
Kemendagri dan BPKP Kerjasama Program Aplikasi Keuangan Desa
Tahun ini ada dana sebesar Rp 20,7 triliun untuk 24 ribu desa.
