- VIVA/Syaefullah
VIVA.co.id - Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana tak akan memenuhi panggilan penyidik Badan Reserse Kriminal (Bareskrim), Mabes Polri, hari ini, Jumat, 6 Maret 2015. Denny sedianya dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi payment di Kemenkumham Tahun 2010.
"Hari ini Pak Denny ada agenda lain yang sudah terjadwal, sehingga tadi kami menghadap ke penyidik untuk permohonan panggilan ulang," kata Kuasa hukum Denny, Heru Widodo di Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta.
Heru menjelaskan, kedatangan dia ke kantor Bareskrim tadi, diterima oleh dua penyidik Bareskrim Polri, yakni Djoko Purwanto dan Andi yang juga mantan penyidik KPK.
Sementara terkait kasus adanya dugaan aliran dana dalam proyek tersebut, Heru menegaskan, mantan staf khusus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu akan memberikan klarifikasi. "Namun, fakta yang kami ketahui di situ tidak ada gratifikasi, aliran dana, dan adanya kerugian negara," paparnya.
Heru juga meminta kepada publik, agar menunggu klarifikasi dari Denny Indrayana, agar lebih jelas dan berimbang.
"Makanya bersabar, kita tunggu klarifikasi Denny sehingga proses hukum keadilan itu berjalan. Selama ini kan yang diterima penyidik itu dari sisi pelapor, saksi-saksi lain sehingga itu disampaikan jadi berimbang," tuturnya.
Sebelumnya, Bareskrim Polri menjadwalkan pemeriksaan Denny Indrayana terkait kasus Payment Gateway, layanan jasa elektronik penerbitan paspor yang mulai di luncurkan Juli 2014. Proyek tersebut hanya bertahan sekitar tiga bulan karena Kementerian Keuangan menyatakan proyek tersebut belum mempunyai izin.
Denny menjelaskan, bahwa tender Payment Gateway merupakan inovasi pelayanan publik antipungli berbasis IT, dan proses pembayaran elektronik sebesar Rp5 ribu itu sudah melalui proses beauty contest yang transparan.
Baca juga:
Berkas Perkara Denny Indrayana Belum Lengkap
Polisi menetapkan Denny sebagai tersangka kasus 'payment gateway'.
