VIVA.co.id - Dana pendampingan Anggaran dan Pendapatan Daerah (APBD) pada program beras miskin (raskin) menjadi sangat membantu. Sebab, bisa digunakan dari titik distribusi ke titik pembagian.
"Dana APBD itu diperuntukkan dari titik distribusi ke titik pembagian program raskin," kata Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa, dalam siaran persnya, Rabu 4 Maret 2015.
Menurut Khofifah, pemerintah pusat mengalokasikan program subsidi pangan tersebut untuk keluarga miskin setiap bulan dengan mendapatkan beras sebanyak 15 kilogram. Program subsidi pangan dalam program raskin tersebut diperuntukkan bagi 15,5 juta keluarga miskin.
Selain itu, pemerintah menetapkan sekilogram raskin ditebus Rp1.600. Jika tidak ada pendampingan dari APBD, maka sangat mungkin dibebankan kepada penerima manfaat raskin.
"Ada beberapa pemerintah daerah yang menyiapkan tebusan Rp1.600 per kilogram dari APBD, sehingga warga miskin utuh dan tidak terbebani uang tebusan," ujarnya.
Saat ini, menjelang bulan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2016, pemerintah daerah agar mempertimbangkan untuk mengalokasikan dana dari distribusi ke titik pembagian.
"Pada penyusunan RAPBD 2016, agar pemerintah daerah mempertimbangkan memasukkan dana pendampingan dari titik distribusi ke titik pembagian dalam RAPBD," sarannya.
Untuk pengawasan penyaluran subsidi pangan, Kemensos sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mendapat assesment Komisi Pemberantasan Korupsi karena masih ditemukan kekurangtepatan sasaran, kualitas dan waktu.
"Saya mendapat jaminan dari Dirut Bulog, bahwa jika ditemukan raskin diterima berwarna kuning, tercampur batu ataupun berkutu agar dikembalikan dan ditukar sesuai standar yang ditetapkan di gudang divisi regional sub divisi regional Bulog," katanya.
Agar ketepatan waktu penyaluran raskin bisa dilaksanakan setiap bulan, Surat Perintah Alokasi (SPA) diharapkan tidak telat diserahkan. Sebab, jika SPA dan distribusi tepat waktu dipastikan raskin signifikan penetrasi menurunkan harga beras di pasar.
"Jika SPA disampaikan dan distribusi tepat waktu, raskin bisa penetrasi harga beras di pasar, sehingga warga miskin bisa mengonsumsi beras layak," lanjutnya.
Khofifah menuturkan, kebijakan pemerintah kabupaten/kota yang menyiapkan dana tebusan dengan varian melalui APBD justru bisa meningkatkan efektifitas dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Sementara, untuk antisipasi kekurangtepatan distribusi raskin, dia menambahkan, pemerintah pernah menawarkan dalam bentuk beras atau uang elektronik (electronic money). Tetapi, jawaban sebagain besar warga tetap meminta dalam bentuk beras. (one)
Baca Juga:
Harga Gabah Anljok, Menteri Pertanian Rapat di Madiun
Kebanyakan harga gabah di bawah harga pembelian pemerintah (HPP)
