- VIVA.co.id/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id - Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini tengah menyiapkan strategi khusus untuk menghadapi para tersangka korupsi yang ramai-ramai mengajukan gugatan praperadilan.
"Tentu kami punya strategi untuk hadapi praperadilan yang sepertinya akan datang bergelombang. Tidak hanya di KPK, tetapi sepertinya juga bisa terjadi di Kepolisian dan Kejaksaan," kata Pimpinan KPK Johan Budi di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat 27 Februari 2015.
KPK, lanjut Johan, tidak bisa mencegah para tersangka korupsi itu mengajukan praperadilan. Sehingga KPK harus siap menghadapi gugatan itu.
"Publik harus pahami bahwa praperadilan ini akhirnya menyita tenaga dan pikiran kami di KPK untuk urus urusan semacam ini," ujar dia.
Dia berharap, baik Mahkamah Agung, Jaksa Agung, dan Polri menyamakan persepsi mengenai praperadilan yang diajukan oleh para tersangka korupsi.
Sebelumnya, gugatan praperadilan Komjen Pol Budi Gunawan dikabulkan oleh hakim Sarpin Rizaldi, kini para tersangka korupsi ramai-ramai mengajukan praperadilan. Mereka berharap statusnya sebagai tersangka korupsi dibatalkan oleh pengadilan praperadilan.
Setelah Komjen Budi Gunawan memenangi gugatan atas KPK dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kini tersangka kasus korupsi dana haji, mantan Menteri Agama Suryadharma Ali juga mengajukan permohonan yang sama.
Kemudian, gugatan praperadilan ini juga diajukan oleh politisi Partai Demokrat Sutan Bhatogana.
Bahkan, pengajuan praperadilan yang dilakukan oleh tersangka korupsi lain sudah merambah ke daerah. Di Kabupaten Banyumas, seorang warga Berkoh, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Mukti Ali, mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Purwokerto atas penetapannya sebagai tersangka kasus korupsi Dana Bantuan Sosial (Bansos) Pungutan Kelembaagaan Ekonomi Petani dari Kementerian Pertanian.
Baca juga:
Sidang Praperadilan Kakak Saipul Jamil Digelar Pekan Depan
Sidang akan dipimpin hakim tunggal.
