- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id - Panglima TNI, Jenderal TNI Moeldoko akan turun tangan jika konflik yang terjadi di Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah mulai dalam tahap yang genting.
Menurut Moeldoko, TNI tidak akan tinggal diam jika sampai konflik Polri dan KPK mulai memasuki tahap yang mengkhawatirkan dan berpotensi mengganggu keamanan nasional.
"Kalau sudah high intensive dan mengganggu kemanan nasional baru kita turun," kata Moeldoko, seusai memimpin suatu acara di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu 18 Februari 2015.
Moeldoko menyatakan, saat ini, ia dan TNI tidak akan mau melibatkan diri dan terlibat dalam masalah itu.
"TNI tidak mau melibatkan diri dan terlibat dalam masalah yang belum masuk domain TNI. Masalah hukum silakan ditangani (penegak hukum)," kata Moeldoko.
Moeldoko menilai, permasalahan politik dan hukum yang terjadi di Indonesia selama ini masih wajar. Ia menganggap bahwa hal tersebut adalah produk dari sebuah negara yang menganut paham demokrasi.
"Kita kan negara yang demokrasi, hal-hal itu masih wajar. Pergerakan dalam konteks politik dan hukum masih wajar," ujarnya.
Baca juga:
Integritas Firli Bahuri dan Komitmen Penegakan Hukum Irjen Karyoto
Setelah mempertimbangkan semua bukti-bukti pelanggaran etik yang dilakukan Firli saya menyimpulkan Firli memang bukan pribadi yang berintegritas.
