- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id - Pimpinan Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang,
KH Salahudin Wahid, atau yang biasa disapa Gus Sholah, mengkritik Presiden Joko Widodo dan calon Kapolri Komjen Budi Gunawan.
Mantan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada masa awal reformasi 1998 ini, lewat Twitternya @Gus_Sholah mengatakan, Jokowi lamban dalam memberikan keputusan. Namun ia yakin, sikap lambannya itu merupakan sebuah kehati-hatian.
"Kita menyimpulkan bhw Prsdn Jokowi hati2 dlm bertindak, krn itu terlihat spt lamban. Kalo betul hati2, mestinya tdk ajukan 1 cln kapolri", ujar Gus Sholah dalam akun Twitternya.
Adik kandung dari mantan presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ini, juga tak ketinggalan mengkritik sosok paling dikenal di Indonesia saat ini, yakni Komjen Budi Gunawan. Menurutnya, Komjen Budi tidak seperti pemimpin yang lain, yang tak mau berkorban.
"Bung Karno, Pak Harto dan Gus Dur tdk mau korbankan Rep Indonesia demi pertahankan jbtn Presiden. BG korbankan Polri demi jbtn Kapolri", tambahnya.
Mantan Wakil Ketua Komnas HAM ini juga memberikan harapannya kepada Jokowi terkait kisruh yang tengah tegang saat ini.
"Era Orba, TNI AD kekuatan nmr 1 di RI tp bisa dikendalikan oleh Pak Harto. Kini Polri yg mungkin jd kekuatan nmr 1. Smg RI 1 bisa kendalikan," kata Gus Sholah lewat kicauannya.
Sebelumnya, hasil sidang putusan praperadilan Budi Gunawan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada Senin 16 Februari 2015 kemarin mengabulkan sebagian gugatan Komjen Budi Gunawan.
Hakim Sarpin Rizaldi memutus bahwa penetapan status tersangka Komjen Budi Gunawan oleh KPK tidak sah. Sebab, menurut pertimbangan Hakim, KPK tidak mempunyai wewenang menyelidik, menyidik dan menuntut tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Budi Gunawan.
Alasan lainnya, Budi Gunawan pada saat menjabat sebagai karobinkar bukan termasuk dalam penyelenggara negara ataupun penegak hukum. Karobinkar bersifat struktural di bawah Kapolri yang bekerja dalam deputi SDM. Selain itu, saat menjadi Karobinkar Mabes Polri, Budi Gunawan masih menjabat sebagai pejabat eselon dua. (one)
Baca juga:
Kapolri Akan Pensiun, Jokowi Diminta Cermat Pilih Pengganti
Diharapkan tak ramai tarik-menarik kepentingan politik.
