- ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma
VIVA.co.id - Politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul menegaskan partainya menghormati putusan praperadilan terkait gugatan Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ruhut pun meminta semua pihak termasuk KPK bersikap demikian.
"KPK harus menerima putusan tersebut," kata Ruhut saat dihubungi VIVA.co.id, Senin 16 Februari 2015.
Menurut anggota Komisi III dari Fraksi Partai Demokrat itu, praperadilan adalah hak semua warga negara. Dalam konteks tersebut, Budi sudah melakukannya. Hasilnya, gugatan justru dikabulkan.
"Diterima bahkan tersangka dibatalkan," ujarnya.
Jokowi Sudah Enak
Dengan kondisi demikian, Ruhut menilai beban Presiden Joko Widodo dalam perkara menentukan nasib Budi Gunawan dan mengakhiri polemik siapa kapolri pengganti Jenderal Polisi Sutarman sudah semakin berkurang. Dia berpendapat, mantan Gubernur DKI Jakarta itu bisa lebih leluasa mengambil sikap.
"Ya melantik beliau. Yang mencalonkan BG kan Pak Jokowi sejak fit and proper test sampai paripurna. Sekarang Pak Jokwoi sudah enak," kata dia.
Ruhut menegaskan bahwa Jokowi tidak akan melanggar konstitusi apabila melantik Budi Gunawan sebagai kapolri. Karena, status hukum yang bersangkutan sekarang sudah jelas, tidak seperti dahulu yang tersangka KPK.
"Kami dulu minta ditunda, agar BG melakukan proses hukum praperadilan. Jadi kami berterima kasih pada Pak Jokowi sudah menjalankan permintaan kami itu," ungkap Ruhut.
Baca Juga:
Kapolri Akan Pensiun, Jokowi Diminta Cermat Pilih Pengganti
Diharapkan tak ramai tarik-menarik kepentingan politik.
