- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat, Bambang Soesatyo, menilai jika pengadilan memenangkan gugatan Komjen Budi Gunawan dan sore harinya Presiden Joko Widodo langsung melantik Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri, maka tsunami politik yang dikhawatirkan tidak akan terjadi.
"Namun, jika BG batal dilantik, berarti untuk kesekian kalinya Presiden Joko Widodo memperlihatkan perilaku inkonsisten. Bahkan bisa dituduh melakukan kebohongan publik. Janji menunda, tetapi kemudian membatalkan adalah kebohongan," kata Bambang dalam keterangannya kepada VIVA.co.id.
Kata Bambang, publik masih ingat pernyataan Presiden Jokowi dalam jumpa pers Jumat malam, 16 Januari 2015 di Istana Merdeka. Kala itu, Presiden menegaskan BG masih berstatus calon Kapolri meski sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.
Penegasan ini disampaikan Presiden setelah Sidang Paripurna DPR menyetujui Komjen Budi Gunawan untuk menjabat Kapolri menggantikan Jenderal Sutarman.
"Saat itu, Presiden Joko Widodo menegaskan tidak membatalkan pelantikan BG. Jokowi bahkan memberi penekanan khusus pada kata penundaan. Penegasan ini menjadi pegangan bagi masyarakat," kata Bamsoet, begitu dia biasa disapa.
Apalagi, pada hari yang sama, kata Bamsoet, Presiden langsung menerbitkan dua keputusan yakni, memberhentikan dengan hormat Jenderal Sutarman sebagai Kapolri dan mengangkat Komjen Pol Badrodin Haiti sebagai Plt Kapolri.
"Dengan dua putusan ini, diasumsikan bahwa pelantikan BG hanya soal waktu," ujar politikus Partai Golkar itu.
Tapi, Bambang melihat tampak sekali tanda-tanda pembatalan pelantikan Budi Gunawan. Tanda-tanda itu terlihat ketika Presiden berkomunikasi dengan pimpinan DPR tentang kemungkinan mengajukan calon Kapolri baru minus Budi Gunawan, beberapa waktu lalu.
Komunikasi dengan pimpinan DPR itu kemudian ditindaklanjuti dengan inisiatif Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menyaring dan mengajukan usulan sejumlah nama calon Kapolri kepada Presiden.
"Nah, kita tinggal menunggu saja apakah Presiden dapat mengambil keputusan yang tepat atau justru sebaliknya. Menjadi blunder politik yang membuat pemerintah ini makin tidak efektif dan kehilangan kewibawaan," kata Bambang. (ren)
Baca juga:
Perwira Menengah Polda se-Indonesia Datangi KPK
Mereka dipimpin langsung Kepala Divisi Hukum Mabes Polri.
