Sumber :
- REUTERS/Olivia Harris
VIVA.co.id -
Dewan Perwakilan Rakyat meminta Presiden Joko Widodo untuk belajar dari kasus Komjen Pol Budi Gunawan agar tak lagi terburu-buru dalam memutuskan sesuatu.
"Dari kasus BG ini ada pelajaran yang ditarik, tidak boleh buru-buru," kata Anggota Komisi Hukum DPR, Asrul Sani ketika dihubungi
VIVA.co.id , Sabtu 14 Februari 2015.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Presiden Jokowi Santai UU Amnesty Digugat
Baca Juga :
Jokowi: Indonesia Bangga Raih Perak Pertama
"Dari kasus BG ini ada pelajaran yang ditarik, tidak boleh buru-buru," kata Anggota Komisi Hukum DPR, Asrul Sani ketika dihubungi
Baca Juga :
Ahok Ungkap Alasan Jokowi Sindir Keuangan Daerah
Menurut dia, meski ada salah satu calon kapolri yang dijagokan kelompok tertentu, tentu saja Jokowi tidak boleh terburu-buru memutuskan. Dia menawarkan agar Jokowi membahas calon kapolri ini dengan DPR terlebih dahulu sebelum diajukan secara resmi ke DPR.
"Siapapun proses fit and proper harus dilakukan, sebelum diajukan ke DPR harus dibahas dulu, itu yang penting sehingga tidak kemudian terjadi seperti ini," ujar dia.
Selain itu, kata Asrul, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) juga harus melakukan langkah yang revolusioner. Misalnya, dengan meminta publik memberi masukan sebelum Kompolnas mengajukan nama-nama calon kapolri kepada Jokowi.
"Karena ini pejabat penegak hukum dan memang harus agak lain harus berbeda dengan pejabat publik lainnya," ujar dia.
Sehingga, kata dia, Kompolnas tidak hanya memberikan nama-nama calon kapolri hanya berdasarkan pertimbangan adminsitrasi.
"Itu yang agak progresif lah. Khusus untuk penegak hukum," kata dia.
Baca juga:
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Menurut dia, meski ada salah satu calon kapolri yang dijagokan kelompok tertentu, tentu saja Jokowi tidak boleh terburu-buru memutuskan. Dia menawarkan agar Jokowi membahas calon kapolri ini dengan DPR terlebih dahulu sebelum diajukan secara resmi ke DPR.
