Sumber :
- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id -
Presiden Joko Widodo sepertinya harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Apalagi, jika nanti dia memutuskan untuk tidak melantik Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian yang baru. Sebab, jika dia tak berkomunikasi dengan DPR, akan menimbulkan polemik baru.
"Kalau dilihat dari sisi etika politik dan tata kenegaraan tidak ada salahnya kalau Jokowi sebelum mengumumkan keputusannya ke publik minta pertimbangan DPR," kata Anggota Komisi Hukum DPR, Arsul Sani, ketika dihubungi, Sabtu 14 Februari 2015.
Sebab menurut dia, jika keputusan yang diambil Jokowi tak sesuai dengan sebagian aspirasi fraksi-fraksi dan anggota DPR, maka akan menimbulkan kegaduhan politik baru.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Presiden Jokowi Santai UU Amnesty Digugat
Baca Juga :
Jokowi: Indonesia Bangga Raih Perak Pertama
"Kalau dilihat dari sisi etika politik dan tata kenegaraan tidak ada salahnya kalau Jokowi sebelum mengumumkan keputusannya ke publik minta pertimbangan DPR," kata Anggota Komisi Hukum DPR, Arsul Sani, ketika dihubungi, Sabtu 14 Februari 2015.
Baca Juga :
Ahok Ungkap Alasan Jokowi Sindir Keuangan Daerah
Sebab menurut dia, jika keputusan yang diambil Jokowi tak sesuai dengan sebagian aspirasi fraksi-fraksi dan anggota DPR, maka akan menimbulkan kegaduhan politik baru.
"Ini sudah gaduh, seharusnya ketika Jokowi memutuskan sesuatu seharusnya kegaduhan selesai. Terutama kalau putusan tidak melantik Budi Gunawan," kata dia.
Sebab, kata dia, DPR pasti akan menganggap Jokowi tak menghargai mereka jika dia tak melantik Budi Gunawan.
"Teman-teman di DPR berpendapat bahwa kalau keputusan Jokowi mengesampingkan keputusan DPR maka itu dianggap melecehkan DPR. Tapi saya yakin akan dikomunikasikan," ujar dia.
Ditambah lagi, kata dia, ada beberapa fraksi yang memang ingin Jokowi tetap melantik Budi Gunawan. "Ada beberapa fraksi yang ingin agar BG dilantik," kata dia.
Beberapa fraksi yang ingin agar Budi Gunawan tetap dilantik, kata dia, misalnya, PDIP, Nasdem, Golkar.
"Saya tidak tahu persis, tetapi kalau kita ikuti dari media ada beberapa pernyataan Efendi Simbolon (PDIP) merujuk agar Jokowi melantik. Kalau Nasdem dan Golkar condong dilantik, tetapi akhirnya kembali ke presiden," ujar Asrul.
Sementara, PPP dan PKB mendukung apapun keputusan Presiden. Sedangkan Demokrat meminta agar pelantikan itu dibatalkan.
"Masih separuh lah, tingkatannya melantik atau membatalkan, permintaan tetap melantik kencang," ujar dia.
Selain itu, kata Asrul, diharapkan selain bertemu dengan pimpinan DPR, Jokowi juga harus bertemu dengan pimpinan fraksi.
"Karena pimpinan fraksi bagaimanapun fraksi yang mewakili anggota. Kalau pimpinan DPR tidak merepresentasikan," ujar dia.
Baca juga:
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Ini sudah gaduh, seharusnya ketika Jokowi memutuskan sesuatu seharusnya kegaduhan selesai. Terutama kalau putusan tidak melantik Budi Gunawan," kata dia.
