- ANTARA FOTO/Dedhez Anggara
VIVA.co.id - Anggaran dana pembangunan desa sebesar Rp20 triliun telah disetujui DPR pada rapat paripurna Jumat, 13 Februari 2015 kemarin. Ekonom senior, Didik J Rachbini meragukan efisiensi penggelontoran dana tersebut lantaran institusi desa yang belum siap, bahkan berpotensi akan memicu konflik politik.
"Masalahnya jika institusi tidak tertata maka akan ada konflik politik. Karena dana pusat selain masuk kas desa juga masuk ke kelompok masyarakat, petani, nelayan dan ormas-ormas desa," ujar Didik di 'Gado-gado Boplo', Menteng, Jakarta, Sabtu, 14 Februari 2015.
Di sisi lain, Didik menilai, institusi desa belum siap untuk menampung dana desa sebesar Rp1,4 miliar. "Di desa ada Badan Usaha Milik Desa, namun tidak seluruhnya ada inovasi, SDM, teknologi, termasuk sektor mana yang digarap, belum jelas karena pemerintah tidak serius," imbuhnya.
Ketidaksiapan institusi desa ini yang akan memicu konflik politik. Sebab itu, pemerintah harus bisa menguatkan eksistensi BUMD, selanjutnya secara serius membangun road map membangun institusi-isntitusi penyangga di desa.
"Jadi fungsi pemerintah secara politik sebagai pemberi dana. Namun, jika institusi tidak terbangun, maka desa akan menjadi ajang pertarungan elite saja," tutur mantan calon wakil gubernur DKI Jakarta itu.
Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Nico Harjanto dari Populi Center mengatakan, dengan adanya dana desa ini, demokrasi di tingkat bawah akan semakin kompetitif. Selain itu, dapat meningkatkan persaingan politik dalam memperebutkan jabatan kepala desa.
"Di Yogya saja, ada dua desa kaya raya, untuk pemilihan kepala desa saja bisa habis Rp10 miliar. Bayangkan saja, kalau di desa ada uang fresh masuk, maka akan semakin banyak efeknya," ujarnya. (art)
Baca Juga:
KPK Akan Buat Aplikasi untuk Awasi Dana Desa
Dana desa yang mencapai triliunan itu rawan diselewengkan.
