PDIP: Kompolnas Perkeruh Konflik KPK-Polri

Ketua Kompolnas yang juga Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno (tengah)
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Andika Wahyu
VIVA.co.id -
Kapolri Akan Pensiun, Jokowi Diminta Cermat Pilih Pengganti
Politikus PDI Perjuangan, Tubagus Hasanuddin, menilai Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) yang diketuai Menko Polhukam Tedjo Edhie, malah memperkeruh konflik Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Kepolisian Republik Indonesia.

Jokowi Naksir Johan Budi Sejak Lama

"Terutama ketika masing-masing anggota Kompolnas mengumumkan secara terbuka calon-calon Kapolri yang satu sama lainnya berbeda," kata Hasanuddin, dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa 10 Februari 2015 .

Kata politisi asal Jawa Barat ini, awalnya Kompolnas menyatakan ada sembilan orang yang akan diajukan. Kemudian diralat hanya tujuh atau lima. Terakhir, calon dirampingkan dan dicoret dua orang yaitu, komjen Budi Waseso dan Komjen Putut Eko Bayu Seno .

"Saya sarankan Kompolnas agar lebih menahan diri dan lebih bijak dalam membuat pernyataan-pernyataan ke publik, terutama menyangkut kredibilitas orang perorangan," kata Hasanuddin.

Kata purnawirawan TNI ini, di lingkungan TNI atau Polri, ada etika yang harus dipegang dan diikuti oleh para pimpinan dan pejabat personalianya. Yaitu, seleksi untuk promosi jabatan dilakukan dengan ketat tapi bersifat rahasia.

Rahasia, karena menyangkut kredibilitas calon, agar tidak muncul fitnah, isu, rumor dan gosip di lingkungan calon itu sendiri. Bahkan, lanjut Wakil Ketua Komisi I DPR ini, jangan sampai terjadi saling jegal dan saling fitnah.

"Suasana kebatinan "jiwa korsa" atau l`esprit de corps itu harus tetap dijaga dan dipelihara. Seharusnya menjaga suasana persatuan dan kesatuan di lingkungan Polri juga menjadi peran Kompolnas," katanya.

Seleksi terbuka dengan melibatkan publik itu mungkin tidak dilarang. Hanya saja, kata Hasanuddin, kalau tiap hari ada pengumuman soal calon Kapolri, sebaiknya dihindari.

Dia menyarankan agar menggunakan PPATK atau KPK atau lembaga-lembaga lainnya untuk melihat rekam jejak seorang calon. "Saya sarankan Kompolnas tak perlu terlalu bersemangat, bahkan over proaktif. Tunggu saja permintaan Presiden. Kalau Presiden sudah minta baru serahkan," kata Hasanuddin.

Sepengetahuan Hasanuddin, Presiden Jokowi sampai saat ini belum resmi meminta calon Kapolri. "Lalu kenapa jadi super sibuk? Bahkan terjebak dalam pro dan kontra publik. Sekali lagi saya ingatkan, hak dan privasi para calon yang akan dipromosikan harus tetap dijaga, agar tidak menjadi fitnah," katanya.

Baca juga:

Gedung KPK di Jakarta

Perwira Menengah Polda se-Indonesia Datangi KPK

Mereka dipimpin langsung Kepala Divisi Hukum Mabes Polri.

img_title
VIVA.co.id
25 Februari 2016