- VIVA.co.id/Muhamad Solihin
VIVA.co.id - Komisi Pemberantasan Korupsi terancam lumpuh setelah para pimpinannya dilaporkan ke Badan Reserse Kriminal Mabes Polri. Bahkan, salah satu pimpinan KPK, yakni Bambang Widjojanto, telah ditetapkan sebagai tersangka.
Berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang KPK, seorang pimpinan KPK yang ditetapkan sebagai tersangka diberhentikan sementara dari jabatannya. Pemberhentian itu ditetapkan melalui Keputusan Presiden.
"Kami ingin pisahkan pribadi dan lembaga, tapi yang terjadi akan berimbas pada KPK sebagai lembaga. Karena, jika semua jadi tersangka dan nonaktif, maka sebuah fakta KPK akan lumpuh," kata Deputi Pencegahan KPK, Johan Budi di Gedung KPK, Jakarta, Kamis, 5 Februari 2015.
Menurut Johan, jika semua pimpinan menjadi nonaktif, kinerja KPK akan terhambat atau bahkan macet. Padahal, KPK sedang menangani sejumlah perkara. Johan mengakui bahwa situasi dan kondisi yang tengah dihadapi saat ini mengganggu kinerja KPK.
"Ada ratusan kasus yang sekarang sedang ditangani KPK, baik penyelidikan, penyidikan, penuntutan, termasuk proses persidangan," ujar Johan.
Johan berharap Presiden Joko Widodo segera turun tangan untuk mengatasi permasalahan yang tengah dihadapi KPK.
"Karena itu, kalau bisa, Presiden segera lakukan apa yang mesti perlu dilakukan untuk mengatasi situasi dan kondisi saat ini. Yang berawal dari orang per orang di Polri dan orang per orang KPK, yang kemudian berimbas pada lembaga, baik eksistensi KPK maupun Polri," tutur Johan. (ase)
Baca berita lain:
Integritas Firli Bahuri dan Komitmen Penegakan Hukum Irjen Karyoto
Setelah mempertimbangkan semua bukti-bukti pelanggaran etik yang dilakukan Firli saya menyimpulkan Firli memang bukan pribadi yang berintegritas.
