VIVA.co.id - Ratusan sopir dan kondektur bus Damri di Kota Surabaya menggelar mogok kerja. Aksi ini sebagai bentuk protes minimnya upah dan kebijakan direksi yang menghapus fee bagi hasil untuk sopir.
"Manajemen berdalih merugi, padahal bus saja dibelikan pemerintah. Setoran kami juga selalu baik, masa merugi, tidak masuk akal," kata Abdul Khonis, perwakilan sopir Bus Damri jurusan Bungurasih-Osowilangun atau P8, Senin 2 Februari 2015.
Penghapusan fee sebesar 20 persen ini mulanya akan diberlakukan khusus untuk Damri jurusan Terminal Bungurasih-Osowilangun atau bus P8. Padahal dengan armada hanya sebanyak 17 unit di rute itu, P8 termasuk jurusan yang menghasilkan penumpang dengan jumlah besar. Rata-rata bisa menghasilkan setoran bersih Rp700 ribu hingga Rp1,3 juta. Di luar biaya solar dan honor kernet.
“Penghapusan fee ini sangat merugikan. Karena fee itu sangat berguna bagi kami untuk menggaji kernet. Karena kernet tidak masuk gaji perusahaan,” katanya.
Pada Sabtu 31 Januari 2015, kata Khonis, sopir dan direksi sudah merapatkan hal ini. Namun, direksi tetap tak mendengar aspirasi para sopir. “Justru yang terjadi manajemen menyita seluruh kunci maupun STNK kami pada hari Minggu (1 Februari 2015). Akibatnya, mereka tidak bisa bekerja,” katanya.
Sopir Damri jurusan Perak-Bungurasih, Supari, menambahkan, akibat aksi itulah yang lantas memicu seluruh sopir di jurusan lainnya akhirnya menggelar aksi keprihatinan dengan ikut mogok tidak bekerja. "Kami sepakat ikut mogok sekaligus untuk menuntut kenaikan gaji minimal harus sama dengan UMK Surabaya," kata Supari.
Total bus Damri di Surabaya mencapai 356 bus dengan total karyawan mencapai 600 orang. Dari 356 bus, 250 bus mogok kerja yaitu jurusan Bengurasih- Tanjung Perak (P1 dan PAC), Bungurasih-Osowilangon (P8); Bungurasih-Tanjung Perak lewat tol (P4); Bungurasih-Joyoboyo (E1); Bungurasih-Jembatan Merah lewat tol (P5); dan Jembatan Merah-Sidoarjo lewat tol (P3).
Upah Harian Buruh Tani Naik Rp114
Daya beli buruh tetap alami penurunan, ungkap data dari BPS.
