- Antara/Widodo S. Jusuf
VIVA.co.id - Pembentukan tim independen oleh Presiden Joko Widodo dalam melakukan investigasi masalah antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menuai banyak kritik dari berbagai pihak.
Menurut pengamat politik, Fachry Ali, dalam acara 'Perspektif Indonesia 100 hari Jokowi-JK' di Bilangan Menteng Jakarta Pusat, Sabtu 31 Januari 2015, Jokowi seharusnya tidak memercayakan persoalan negara pada orang-perorangan dan lebih menggunakan lembaga tinggi negara.
Fachry menyampaikan, Jokowi seperti tidak percaya dengan lembaga tinggi negara yang dipimpinnya. Padahal, penyelesaian masalah negara dengan melibatkan lembaga tinggi negara sudah ditradisikan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan mantan Ketua MPR, Taufik Kiemas.
"Masalah KPK-Polri seyogyanya Jokowi mengundang MA, MK, DPR dan DPD. Tradisi baik yang sudah dibangun almarhum Taufik Kiemas dan SBY," ujar pria yang juga pendiri Lembaga Studi dan Pengembangan Etika Usaha dalam diskusinya bersama Populi Center dan SMART FM.
Selain itu, lanjutnya, tradisi yang sudah dibuat SBY dan Taufik Kiemas ini merupakan tradisi terbaik untuk menjalankan keputusan. Bukan dengan melibatkan orang di luar lembaga tinggi negara.
"Dengan mengundang lembaga tinggi negara, Jokowi dapat mengambil keputusan secara jernih. Sebab, lembaga tinggi negara lebih paham dengan peraturan perundangan," tuturnya.
Fachry pun menekankan, tim yang berjumlah sembilan orang tersebut justru memperkeruh suasana. Alasannya, baru bekerja sehari, tim sudah membuat pernyataan yang membuat gaduh persoalan.
"Tim yang dibentuk Jokowi ini sudah tidak independen. Sebab, beberapa tokoh yang dipilih Jokowi sebelumnya sudah menunjukkan keberpihakannya di kasus KPK-Polri ini. Di tim independen, ada beberapa nama kalau dilihat statement sebelumnya sudah berpihak, tidak independen," tambahnya. (asp)
Baca juga:
Fahri Hamzah Sebut Penggeledahan KPK Aksi Liar
Penyidik KPK yang menggeledah menurut Fahri sudah tak aktif
