Jokowi Kumpulkan Bupati Se-Sulawesi dan Papua

Rapat koordinasi itu adalah kelanjutan dari rakor pada 22 dan 23 Januari 2015. "Pelaksanaan rakor ini melibatkan peran dan kerja sama Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia dan Asosiasi Pemerontah Kota Seluruh Indonesia," kata Tjahjo melalu siaran pers yang diterima

Pelaksanaan rakor dilakukan pada empat tahap. Tahap pertama, dilaksanakan pada Kamis, 22 Januari 2015 yang meliputi wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu dan Kepulauan Riau.

Tahap dua dilaksanakan pada Jumat, 23 Januari 2015 yang meliputi wilayah Lampung, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, NTT, NTB dan Bali.

Tahap ketiga dilakukan hari ini dan keempat belum diagendakan. Pada tahap keempat, Jokowi akan mengumpulkan para wali kota se-Indonesia.

Maksud dari rakor dengan bupati dan wali kota itu, kata Menteri, untuk membahas prioritas pemerintah yaitu, kedaulatan pangan yang meliputi program reformasi agraria dan pengendalian lahan pertanian, optimalisasi pengelolaan irigasi dalam rangka mendukung kedaulatan pangan, peningkatan produktivitas sektor pertanian dan peningkatan kesejahteraan petani.

Kemudian membahas infrastruktur yang meliputi penguatan infrastruktur perhubungan dan maritim, energi, pariwisata, dan kedaulatan pangan. Ada pula membahas potensi kelautan yang terdiri atas penguatan konektivitas laut dan industri padat karya, pemberantasan pencurian ikan dan pasar gelap ikan, peningkatan konservasi pemanfaatan budi daya laut, penguatan sumber daya manusia bidang kelautan dan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.

Jokowi juga akan membahas soal sumber daya alam yang meliputi iklim investasi perlindungan dan konservasi sumber daya alam, rehabilitasi hutan dan lahan kritis.

Agenda lain ialah masalah energi yang meliputi optimalisasi pemanfaatan gas sebagai sumber energi, penguatan infrastruktur energi, mengatasi kelangkaan listrik dan pengembangan teknologi hemat energi.

Selain itu, Jokowi juga ingin membahas soal kendala dalam perizinan, pelayanan, tumpang tindih peraturan perundang-undangan dan ego sektoral.

"Dari situ diharapkan Bapak Presiden mendapat masukan dari para bupati dan wali kota serta memberikan arahan terkait isu-isu strategis yang merupakan representasi publik daerah sehingga para bupati dan wali kota dapat menindaklanjuti di daerahnya masing-masing," ujar Tjahjo.