Politikus Gerindra: Tim Independen Jadi Bumper Jokowi

Presiden Joko Widodo bersama para pakar hukum di Istana Merdeka
Sumber :
  • ANTARA FOTO/SEPTRES/Intan

VIVA.co.id - Tim Independen yang beranggotakan sembilan orang dan diberi amanat untuk menuntaskan perselisihan Polri-KPK, dianggap hanya sebagai bumper Presiden Joko Widodo.

Hal itu dikatakan Wakil Ketua Komisi III DPR, Desmond J. Mahesa. Kata Desmond, Tim Independen ini tidak akan digunakan saran-sarannya. Sama saat Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono, membetuk Tim 8 dalam kasus serupa yang dikenal cicak vs buaya.

"Tim itu, apakah ini jadi alat Jokowi seperti SBY pernah bentuk tim juga dalam kasus cicak vs buaya, ternyata kesimpulannya tidak dipakai juga. Saya pikir ini cuma bumper saja, atau kelompok ini cuma dipakai seolah-olah," kata Desmond, di gedung DPR, Jakarta, Selasa 27 Januari 2015.

Politikus Partai Gerindra ini menilai publik tidak perlu tim seperti itu. Yang dibutuhkan adalah ketegasan Presiden Jokowi, apa yang harus dilakukan seorang pemimpin terhadap situasi seperti ini. "Ini yang nggak jelas," kata Desmond.

Menurut Desmond, tidak etis kalau nanti kerja Tim Independen ini tidak digunakan oleh Presiden Joko Widodo.

"Kalau mereka bekerja serius, ya akhirnya jadi bumper pemerintahan Jokowi atau kepentingan Jokowi pribadi agar dia seolah-olah minta masukan ke tokoh ini. Ternyata akhirnya nggak ada keputusan, kasihan juga kan orang-orang ini," kata Desmond.

Dia melihat, desakan publik yang begitu besar, membuat Presiden Jokowi berpikir untuk merekrut orang-orang yang dianggap punya kapabilitas di mata publik. Tetapi, kata dia, itu hanya pengalihan perhatian agar terkesan keinginan publik diakomodir.

"Jadi kesan saya akal-akalan. Mengelabui publik. Pertanyaan sekarang apakah rekomendasi tim ini didengar Jokowi. Pengalaman SBY, dengan kasus cicak vs buaya, rekomendasi tidak didengar," katanya.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo telah membentuk Tim Independen dalam mengatasi konflik KPK-Polri. Mereka adalah Oegroseno (mantan Wakapolri), Jimly Asshiddiqie (mantan Ketua MK), Tumpak Hatorangan Panggabean (mantan pimpinan KPK), Bambang Widodo Umar (pengamat kepolisian), Hikmahanto Juwana (pengamat hukum), Erry Riyana Hardjapamekas (mantan pimpinan KPK), Ahmad Syafii Maarif (mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah), Jenderal Pol (Purn) Sutanto, dan Imam Prasodjo (Sosiolog).

Ancaman Mundur Ketua KPK Harus Didengar Pemerintah

(ren)

Baca juga:




Agus Rahardjo: Saya Akan Mundur Jika UU KPK Direvisi
Gedung KPK di Jakarta

Perwira Menengah Polda se-Indonesia Datangi KPK

Mereka dipimpin langsung Kepala Divisi Hukum Mabes Polri.

img_title
VIVA.co.id
25 Februari 2016