- Santi Dewi/VIVA.co.id
VIVA.co.id - Menteri Luar Negeri RI, Retno L.P. Marsudi, meminta kepada pemilik perkebunan kelapa sawit di Malaysia untuk memperhatikan hak-hak dasar, keselamatan dan kesejahteraan Buruh Migran Indonesia (BMI). Retno sudah berada di Negeri Jiran sejak hari Minggu, 25 Januari 2015.
Kunjungan ke Malaysia ini untuk menghadiri pertemuan tingkat tinggi Menlu se-Asia Tenggara yang dimulai hari ini. Demikian isi siaran pers yang diterima VIVA.co.id pada hari Senin, 26 Januari 2015.
Dalam kunjungan pada Minggu kemarin, Retno bertatap muka dan berdialog dengan lebih dari 100 BMI di perusahaan ladang sawit milik Negeri Jiran, Sime Darby.
Mantan Duta Besar RI untuk Kerajaan Belanda itu juga memberi masukan kepada pihak perusahaan untuk membantu menyelesaikan berbagai isu terkait perizinan dan isu lain yang mengemuka dari hasil pertemuannya dengan BMI.
Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri, Arrmanatha Christiawan Nasir, yang turut serta dalam kunjungan ke Malaysia, mengatakan, masukan dari Retno disambut positif oleh pemilik perkebunan.
"Mereka positif akan mencoba mencari solusi. Biasanya, permasalahan yang ada berasal dari luar perusahaan," ujar pria yang akrab disapa Tata ini kepada VIVA.co.id.
Menurut data yang diperoleh dari Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Lalu Muhammad Iqbal, total terdapat 208.453 WNI yang bekerja di sektor perkebunan sawit.
"Jumlah WNI yang bekerja di sektor perkebunan sawit dua kali lipat dari pekerja domestik yang diprediksi mencapai sekitar 208.453 orang," ujar Iqbal.
Selain bertemu dengan BMI yang bekerja di Sime Darby, Retno juga menyapa BMI yang berada di tempat penampungan di KBRI Kuala Lumpur.
Mantan Dubes RI untuk Kerajaan Norwegia itu juga turut berdialog dengan anak-anak para BMI yang menimba ilmu di pusat pembelajaran di Ki Manis, Sabah.
Dalam kunjungan tersebut, Retno menegaskan kembali komitmen Pemerintah RI yang selalu hadir dalam membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi WNI di luar negeri. Blusukan yang dilakukan Retno dilakukan untuk bisa mendengar secara langsung permasalahan yang dihadapi para BMI.
Upaya nyata lainnya yang dilakukan Pemerintah RI untuk melindungi WNI, yakni dengan menyediakan layanan telepon hotline, agar mereka mudah menjangkau perwakilan RI. (one)
Baca juga:
Situasi Makin Memburuk, TKI di Suriah Kembali Dipulangkan
Kontrak mereka dengan majikan tak mungkin diperpanjang.
