- REUTERS/Beawiharta
VIVA.co.id - Dua hari lagi, Pemerintah Joko Widodo dan Jusuf Kalla sudah berumur 100 hari. Tetapi, pemerintah dinilai belum berhasil mewujudkan janji kampanyenya dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Hal itu disampaikan oleh organisasi masyarakat (ormas) Pusat Perlawanan Rakyat Indonesia (PPRI) lewat juru bicaranya, Marlo Sitompul, dalam siaran pers di kantor yayasan Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Menteng, Jakarta, Senin 26 Januari 2015.
PRRI menilai, Jokowi gagal mengamankan kebijakan energi yang berpihak pada rakyat. Dicabutnya subsidi bahan bakar minyak (BBM), kenaikan liquid petroleum gas (LPG) 12 kilogram, dan tarif dasar listrik (TDL).
Program subsidi untuk rakyat miskin seperti Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) juga dianggap tidak menjawab persoalan. Masih dipakainya data acuan hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2011, membuat banyak rumah tangga miskin yang tidak tercatat.
"Kenaikan harga sektor energi ini secara langsung telah mengakibatkan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok, yang tentunya akan sulit terjawab dengan kebijakan KKS," ujarnya.
Sedangkan di sektor Industri, masalah penciptaan lapangan kerja, status kerja kontrak, dan upah buruh dinilai tidak menunjukkan perbaikan. PRRI menilai, gagalnya 100 hari pemerintahan Jokowi-JK akibat penyusunan kabinet yang diwarnai kepentingan oligarki.
"Kabinet yang dilantik Jokowi JK menyisakan tanda tanya terhadap beberapa nama menteri yang memperoleh tanda merah dan kuning dari KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)," katanya.
Ade Alfath Azmi/Jakarta/asp
Baca juga:
Jokowi Beber 'Mantra' RI di Forum Ekonomi Islam Dunia
Jokowi Dorong Pemberdayaan UMKM.
