Pengamat: Samad Seret Militer ke Konflik KPK-Polri

Ini Sikap KPK Terkait Penangkapan Bambang Widjojanto
Sumber :
  • VIVA.co.id/Ahmad Rizaluddin
VIVA.co.id - Ketua Komisi Pemberantasan (KPK) Korupsi Abraham Samad, diketahui meminta langsung ke Panglima TNI Jenderal Moeldoko untuk mengamankan kantor KPK dari kemungkinan ancaman penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik, usai penangkapan dan penetapan tersangka Bambang Widjajanto oleh Polri.
Perwira Menengah Polda se-Indonesia Datangi KPK

Menurut Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK) Universitas Padjadjaran, Bandung‎ Muradi, hal itu dapat dinilai sebagai bagian dari upaya melibatkan TNI dalam konflik KPK-Polri. Dia mengungkapkan, ada empat indikasi atas apa yang dilakukan Samad tersebut.
Jokowi Naksir Johan Budi Sejak Lama

"Pertama, bentuk inferioritas yang berlebihan dari kemungkinan ancaman bersenjata dari institusi sipil bersenjata, yakni Polri," kata Muradi ketika dihubungi, Minggu 25 Januari 2015.
KPK-Polri, Kabareskrim: 'Sesama Bus Kota Tidak Mendahului'

Muradi mengatakan, paradigmatik superioritas sipil atas militer usai transisi demokrasi yang panjang ini menjadi terkoreksi, karena upaya mengajak dan melibatkan TNI pada konflik antara KPK-Polri yang ranahnya lebih bernuansa penegakan hukum.

Kedua, kata dia, menegasikan penegasan Presiden Joko Widodo, agar penyelesaian masalah antara KPK dan Polri tetap dalam kerangka penegakan hukum.

"Langkah untuk meminta pengamanan oleh TNI berpotensi untuk memperluas konflik tidak hanya KPK dan Polri dan menegasikan apa yang menjadi kebijakan Presiden," kata dia.

Ketiga, lanjut Muradi, langkah untuk meminta pengamanan TNI oleh pimpinan KPK juga dapat diartikan sebagai bagian ketidakpercayaan antarinstitusi yang terlibat dalam konflik tersebut. Padahal, pada konteks pemberantasan korupsi, kerja sama antarKPK dan Polri berkorelasi dengan menguatnya kerja sama antarinstitusi tersebut.

"Keempat, turunan dari ketidakpercayaan antarinstitusi tersebut berkorelasi pada tidak efektifnya masing-masing fungsi dan membuat penegakan hukum dan pemberantasan korupsi menjadi tidak efektif. Dan, pelibatan pengamanan oleh TNI mengarah pada situasi politik yang tidak kondusif," ujarnya.

Dengan berkaca pada situasi tersebut, kata Muradi, akan lebih baik agar KPK dan Polri, sebagaimana penegasan Presiden Jokowi untuk fokus pada penyelesaian permasalahan keduanya hanya pada penegakan hukum.

"Sebab, langkah melibatkan institusi lain dalam konteks tersebut, tidak hanya mengarah keinginan untuk menyelesaikan masalah, namun lebih banyak mengarah pada keinginan untuk saling menjatuhkan, dan tidak bervisi pada upaya untuk memperkuat kondusifitas keindonesiaan," ujarnya. (asp)


Baca juga:

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya