Sumber :
- ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf
VIVA.co.id
- Pakar hukum Universitas Airlangga Surabaya, I Wayan Titip Sulaksana, meminta Presiden Joko Widodo, segera meredakan dan mengakhiri ketegangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
Menurut Sulaksana, Jokowi-lah yang memulai dan yang menyulut gesekan itu. Penunjukan calon tunggal Kepala Polri Kapolri, Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan, yang dilakukan Jokowi adalah pemicu utamanya.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
KPK Periksa Keponakan Surya Paloh
Menurut Sulaksana, Jokowi-lah yang memulai dan yang menyulut gesekan itu. Penunjukan calon tunggal Kepala Polri Kapolri, Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan, yang dilakukan Jokowi adalah pemicu utamanya.
“Jokowi sudah tahu rapor (rekam jejak) BG (Budi Gunawan) merah saat pemilihan menteri Kabinet Kerja. Tapi jokowi enggak punya pendirian. Jokowi yang memulai, maka Jokowi yang harus mengakhiri,” kata Sulaksana kepada VIVA.co.id, Minggu, 25 Januari 2015.
Penangkapan Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, menurut Sulaksana, dapat dimengerti karena faksi di tubuh Polri yang kini berkuasa adalah kelompok Budi Gunawan. Lalu mereka bereaksi ketika KPK menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka korupsi sehingga pelantikannya ditunda.
"Siapa yang menghalangi akan disikat. Dari lima komisioner, kebetulan yang paling mungkin dicari rekam jejak kesalahannya adalah BW (Bambang Widjojanto),” katanya.
Menurutnya, kasus yang dituduhkan kepada Bambang itu adalah kasus kecil dan tak sepatutnya pula dia diperlakukan bak teroris atau penjahat kemanusiaan. Sementara, hampir setiap tersangka korupsi yang ditangani KPK tetap diperlakukan secara manusiawi.
"Saya mengecam keras protap (prosedur tetap) penangkapan Wakil KPK, BW (Bambang Widjojanto). Dia ditangkap seperti teroris saja,” Sulaksana menambahkan.
Dia mengaku dapat memahami bahwa perlakuan Polisi kepada Bambang adalah upaya mempermalukan KPK yang dipercaya rakyat, sementara Polisi dianggap mandul kala berurusan dengan kasus korupsi. “Ini pertunjukkan yang sangat memalukan. KPK yang nyata-nyata lebih dipercaya masyarakat daripada Kejaksaan dan Polri, malah dilemahkan.”
Masyarakat awam pun, katanya, mengetahui sumber permasalahnnya ada pada Presiden. Jika Jokowi tak menunjuk calon tunggal sebagai Kapolri, DPR memiliki alternatif calon untuk diuji kelayakan dan kepatutan. Presiden pun punya alasan kuat untuk tak melantik Budi Gunawan.
“Saya tegas menyalahkan Jokowi. Tanya saja masyarakat awam, pasti juga sudah tahu kalau yang salah Jokowi,” ujarnya.
Baca berita lain:
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
“Jokowi sudah tahu rapor (rekam jejak) BG (Budi Gunawan) merah saat pemilihan menteri Kabinet Kerja. Tapi jokowi enggak punya pendirian. Jokowi yang memulai, maka Jokowi yang harus mengakhiri,” kata Sulaksana kepada VIVA.co.id, Minggu, 25 Januari 2015.
