Menko Polhukam: Jokowi Ingin Save KPK, Save Polri

Ketua Kompolnas yang juga Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno (tengah)
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Andika Wahyu

VIVA.co.id - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Tedjo Edi Purdijatno, mengatakan, semua pihak harus bisa berpikir jernih menanggapi kisruh yang terjadi antara Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian saat ini.

Di kompleks istana kepresidenan, Sabtu 24 Januari 2015, Tedjo mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menggiatkan komunikasi kedua pihak, agar dapat jernih dalam menanggapi permasalahan yang terjadi.

Dia menegaskan, pemerintah sesuai instruksi presiden, tidak boleh berpihak kepada salah satu institusi tersebut. Keduanya juga sudah ditegaskan agar jangan membuat gesekan.

"Dan itu sudah ditaati oleh kedua institusi. Sudah taat beliau (Jokowi), jadi jangan diarah-arahkan ke yang tidak bener. Pesan beliau pada media, jangan buat berita yang tendensius," ujar Tedjo.

Mengenai akan adanya kekosongan di KPK sehubungan dengan ditetapkannya Bambang Widjojanto sebagai tersangka, dia mengatakan, presiden akan mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan hal tersebut.

"Nanti ada jalan keluarnya, saya tidak bisa beri sekarang, karena belum ada arahan dari Pak Presiden. Nanti kalau (sudah ada) pembicaraan, kami berikan," ungkap Tedjo lebih lanjut.

Menurutnya, pekerjaan rumah paling utama yang harus dilakukan saat ini adalah bagaimana menyambung kembali tali komunikasi dengan para institusi penegak hukum. Karena putusnya jalinan komunikasi ini dapat menjadi kemunduran bagi upaya penegakan hukum di Indonesia.

"Kami akan mencarikan jalan terbaik, karena Bapak Presiden menginginkan save KPK save Polri, dua-duanya tidak boleh kita anak emaskan salah satu, tapi dua-duanya kita selamatkan," tegasnya.

Jangan Kekanak-kanakan

Pergerakan massa memprotes penangkapan Bambang Widjojanto, kemarin malam hingga dini hari tadi, disesalkan oleh Tedjo. Menurutnya, hal itu terlalu berlebihan.

"Saya agak menyayangkan langkah yang diambil koordinatornya, itu mestinya tidak perlu terjadi. Boleh terjadi (pergerakan massa) tapi kalau tertutup, silahkan. Jangan semua di depan media. Seperti itu tidak baik, itu kekanak-kanakan," tegasnya.

Dia berharap, hal tersebut tidak terjadi kembali, sehingga stabilitas keamanan dapat terjaga. "Tentu, kita akan memediasi (KPK dan Polri) menjadi kembali sesuai fungsinya, sehingga keduanya bisa terselamatkan," tutup Tedjo. (one)

Tak Lagi jadi Pimpinan KPK, Ini Aktivitas Bambang Widjojanto

Baca juga:

Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti.

Dua Mantan Pimpinan KPK Harusnya Sampai Pengadilan

"Karena di situlah ujung keadilan itu didapatkan," ujar kapolri.

img_title
VIVA.co.id
4 Maret 2016