- Antara/Andika Wahyu
VIVA.co.id - Presiden Joko Widodo tidak akan mau buru-buru melantik Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian RI meski pun PDI Perjuangan terus mendesak. Menurut Sekretaris Kabinet Andi Widjojanto, Jokowi hanya akan melantik Budi jika seluruh proses hukum yang menjeratnya selesai dan apabila Budi dinyatakan bersih dari sangkaan penyidik KPK.
Meski jadi calon tunggal Jokowi dan sudah direstui DPR, pelantikan Budi ditunda setelah KPK menyatakan dia sebagai tersangka kasus gratifikasi. Tak terima dengan tuduhan itu, Budi pun membalas dengan menggugat KPK secara hukum.
"Posisi presiden tetap sama, bahwa ada dua proses tentang pergantian Kapolri ini. Proses politik sudah selesai ketika DPR berikan persetujuan.
Presiden sekarang berikan kesempatan kepada Pak Budi Gunawan untuk selesaikan proses hukumnya. Selama itu terjadi, pelantikan Pak Budi Gunawan sebagai Kapolri ditunda," kata Andi di Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis 22 Januari 2015.
Selama proses hukum berjalan, Jokowi tidak akan menonaktifkan Budi dari posisinya saat ini sebagai Kepala Lembaga Pendidikan Polri. "Yang diputuskan presiden seperti Jumat malam pekan lalu, tidak ada perubahan sekarang," lanjutnya.
Andi juga membantah sikap Jokowi ini hanya meruncingkan masalah antara KPK dan Polri. Menurut Andi, sikap Jokowi ini hanyalah memberikan kesempatan pada Budi Gunawan untuk selesaikan masalah hukumnya sendiri sebagai individu dan tak membawa institusi kepolisian. Sehingga dia tak melantik Budi Gunawan sebagai kapolri.
"Proses hukum tentang penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka sepenuhnya diserahkan ke satu penegak hukum, dan kepada individu Budi Gunawan sendiri. Itu yang diberikan kesempatan kepada Jokowi sehingga pak Budi Gunawan belum dilantik sebagai kapolri," kata dia. (ren)
Presiden Jokowi Santai UU Amnesty Digugat
"Sudah jadi budaya di Indonesia."
