Sumber :
- Antara/ Widodo S Jusuf
VIVA.co.id
- Penyesuaian harga barang dan jasa, tidak mungkin secepat penetapan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang ditetapkan dua minggu sekali. Sebab belum ada kebijakan pemerintah, yang bisa mengontrol harga barang dan jasa.
Pengamat ekonomi Aviliani pada VIVA.co.id di DPR, Senin, 19 Januari 2015, mengatakan yang harus diperhatikan adalah perubahan harga di ritel. Karena dari sisi produksi, penyesuaian rata-rata dilakukan per tahun.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Pengamat ekonomi Aviliani pada VIVA.co.id di DPR, Senin, 19 Januari 2015, mengatakan yang harus diperhatikan adalah perubahan harga di ritel. Karena dari sisi produksi, penyesuaian rata-rata dilakukan per tahun.
Pemerintah menurutnya juga harus mendefinisikan secara detail dan mengumumkannya di pasaran, harga barang dan jasa apa saja yang disesuaikan mengikuti harga BBM. Sehingga tidak ada kesimpangsiuran di masyarakat.
"Di retail kan tidak pernah ada yang kontrol, jadi kalau menurut saya pemerintah harus mendefinisikan barang apa yang harus disesuaikan harganya," ujarnya. Aviliani mencontohkan kebijakan di masa Orde Baru.
Ketika itu ada sembilan barang kebutuhan pokok yang dijamin stabilitas harganya. Sekalipun ada penyesuaian harga BBM, pengaruhnya bagi daya beli masyarakat masih bisa dikendalikan.
Tarif angkutan umum juga berperan penting dalam menentukan harga barang dan jasa. Karena itu agar bisa fleksibel, Aviliani mengusulkan pemerintah menetapan margin keuntungan perusahaan transportasi.
"Transportasi naik turun efeknya ke harga barang, terutama di ritel, ini harus dijaga berapa level marginnya," kata Aviliani.
Simak Juga:
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Pemerintah menurutnya juga harus mendefinisikan secara detail dan mengumumkannya di pasaran, harga barang dan jasa apa saja yang disesuaikan mengikuti harga BBM. Sehingga tidak ada kesimpangsiuran di masyarakat.
